Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan kabut asap di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam keterangan resmi, Kamis (20/8/2026) mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah dan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat.
Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut meningkat tajam pada 19 Agustus 2026.
Pada pukul 07.00 WIB, Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot, Kalimantan Tengah 242 hotspot, dan Kalimantan Selatan 17 hotspot. Totalnya mencapai 518 hotspot, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan 109 hotspot pada hari sebelumnya.
Dalam periode 17–19 Agustus, tercatat 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 di Kalimantan Tengah, dan 40 di Kalimantan Selatan atau total 750 hotspot.
Namun, Ristianto menegaskan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi, kondisi, penyebab, dan luas area yang terbakar.
“Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan setiap laporan ditangani secara serius. Data hotspot perlu dianalisis bersama data meteorologi, kualitas udara, citra sebaran asap, dan laporan lapangan,” kata Ristianto.
Laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah, antara lain Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, dan Pontianak, juga menjadi dasar penguatan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, dan perlindungan masyarakat.
Kondisi jarak pandang pada 19 Agustus menunjukkan perbedaan antarwilayah. Di Bandara Supadio, Pontianak, jarak pandang sekitar 1,2 kilometer pada pukul 08.00 WIB dalam kondisi berasap.
Di Palangka Raya sekitar pukul 07.30 WIB tercatat sekitar 3 kilometer, sedangkan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.
Pada 20 Agustus, kondisi di sejumlah wilayah mulai membaik. Jarak pandang di Bandara Supadio tercatat sekitar 4 kilometer pada pukul 10.00 WIB, sedangkan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, sekitar 6 kilometer. Di sejumlah titik Banjarbaru, jarak pandang kembali mencapai lebih dari 10 kilometer.
Meski demikian, pemerintah tetap memperkuat satuan tugas darat. Sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi prioritas, terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Personel gabungan melakukan pemantauan hotspot dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan lokasi rawan.
Operasi tersebut didukung kendaraan operasional, pompa, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, alat pelindung diri, helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing. Penguatan sarana juga dilakukan melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas untuk menjaga ketersediaan sumber air, terutama di lahan gambut yang membutuhkan pembasahan secara menyeluruh.
Selain operasi darat, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Kalimantan Barat, OMC telah dilakukan pada 13–17 Agustus melalui sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik. Peluang pelaksanaan kembali OMC terbuka pada 23–27 Agustus.
Di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan pada 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus dengan total 13 sorti penerbangan serta estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik. Namun, hingga akhir Agustus, kondisi wilayah tersebut diprakirakan masih kering dengan pertumbuhan awan hujan terbatas.
Sementara itu, pelaksanaan OMC di Kalimantan Selatan akan disesuaikan dengan perkembangan cuaca, hotspot, kondisi karhutla, dan ketersediaan awan potensial.
Penanganan udara juga diperkuat, khususnya di Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada water bombing. Operasi udara tetap mempertimbangkan kondisi asap, jarak pandang, cuaca, dan keselamatan penerbangan.
Pekatnya asap di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau menjadi salah satu kendala operasi udara. Ketika jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan, pemadaman dari udara tidak dapat dipaksakan dan penanganan dilanjutkan melalui operasi darat.
Pemerintah juga terus mendalami penyebab setiap kejadian karhutla. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian karhutla, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker, dan segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Masyarakat juga diminta melaporkan titik api atau kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, atau posko terdekat.
Pemerintah memastikan operasi terpadu akan terus diperkuat berdasarkan perkembangan hotspot, kondisi cuaca, laporan masyarakat, dan hasil verifikasi lapangan. ***
