Tegaskan Percepatan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/3/2025), Pemerintah dan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Baca juga: Dukung Industri Hijau, Kemenperin Peringatkan Perusahaan Lapor Data Emisi Lewat SIINas

Menko Airlangga mengatakan Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. 

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. 

Read also:  Tugas BPGMN Disorot, Pemulihan Gambut Disertai Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

“Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” tutur Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar 1,1 miliar dolar AS. 

Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai 233 juta dolar AS. 

Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai 1 miliar dolar AS melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

Menurut Airlangga, beberapa proyek dibahas pada rapat tersebut antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, yang diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. 

Read also:  Reklamasi Tambang Jadi Ujian ESG, ESDM Minta Hasilnya Bisa Diukur

Baca juga: PGE Pastikan Pengembangan Panas Bumi Seulawah Agam Berjalan Berkelanjutan

“Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain  termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” kata Airlangga.

Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. 

Read also:  RAN Gender dan Perubahan Iklim Dinilai Belum Akuntabel, Perempuan dan Kelompok Rentan Masih Terabaikan

Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” pungkas Menko Airlangga.

Rapat Koordinasi ini dihadiri diantaranya oleh sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan mitra internasional, termasuk Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, serta perwakilan dari Jerman dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG). Juga hadir perwakilan Uni Eropa, Denmark, Norwegia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  ****

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

COP31: Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Penurunan Emisi Metana di Sektor Sampah, Pertanian, dan Energi

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan...

Koalisi Electrify Now Dinilai Bisa Bantu Pendanaan Transmisi dan PLTS 100 GWp

Ecobiz.asia – Indonesia perlu menyiapkan proyek prioritas dan memperkuat kepastian kebijakan untuk memanfaatkan peluang pembiayaan dari Electrify Now Finance Coalition. Skema pendanaan internasional tersebut dinilai...

Gelar Survei di 2.400 Titik, Kemenhut Siapkan Strategi Konservasi Macan Tutul Jawa Berbasis Sains

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menyiapkan strategi konservasi macan tutul jawa (Panthera pardus melas) untuk sepuluh tahun mendatang dengan mengacu pada hasil survei ilmiah berskala...

Nilai Karbon RBC Indonesia-Norwegia Naik Dua Kali Lipat, Jadi US$10 per Ton CO2e

Ecobiz.asia – Pemerintah Norwegia menaikkan nilai kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution atau RBC) untuk Indonesia menjadi US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e) pada...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

TOP STORIES

MedcoEnergi Perkuat Portofolio Energi Terbarukan di Tengah Tantangan Ketahanan Energi

Ecobiz.asia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus memperkuat portofolio bisnis ketenagalistrikan berbasis energi lebih bersih, termasuk panas bumi dan tenaga surya, sebagai...

Indonesia Develops Roadmap to Cut Methane Emissions Across Key Sectors

Ecobiz.asia – Indonesia is preparing a coordinated roadmap to reduce methane emissions from major sources, including coal mining, oil and gas operations, agriculture and...

COP31: Barito Calls for Broader Dialogue to Unlock Geothermal Potential in Sumatran Protected Forests

Ecobiz.asia - Around 2.6 gigawatts (GW) of Sumatra's estimated 5.7 GW geothermal potential lies within the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, raising questions over...

GGGI, UN ESCAP Outline Pathways to Strengthen Carbon Markets in Seven Asian Countries

Ecobiz.asia – The Global Green Growth Institute (GGGI) and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) have...

COP31: Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Penurunan Emisi Metana di Sektor Sampah, Pertanian, dan Energi

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan...