Tak Pandang Bulu, Kemenhut Tetapkan Perusahaan Singapura sebagai Tersangka Kebakaran Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan dua perusahaan, termasuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura, sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan. Kedua perusahaan tersebut adalah PT GAP di Kalimantan Tengah dan PT MAP di Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan penetapan tersangka merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan, termasuk melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri.

“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” kata Dwi di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Read also:  Ujian Besar BPGMN: Menyatukan Konservasi, Ekonomi, dan Tata Kelola Gambut

PT GAP merupakan perusahaan PMA asal Singapura yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit pada kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran pada 2025 dan 2026 yang mencakup areal seluas 901,4 hektare. Penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan pada 9 September 2026. Sementara itu, penghitungan kerugian ekologis masih berlangsung.

“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” ujar Dwi.

Adapun PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya pada kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak 20 Mei 2026, sedangkan penghitungan nilai kerugian masih berlangsung.

Read also:  Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti terkait kegiatan di lokasi, kewajiban hukum perusahaan, serta dugaan perbuatan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap kebakaran.

“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” kata Rudianto.

Read also:  Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Secara keseluruhan, Ditjen Gakkum Kehutanan menangani 120 perkara kebakaran hutan. Penanganan pidana terhadap korporasi mencakup 15 subjek hukum. Sebanyak 11 korporasi masih dalam tahap penyidikan umum, dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua korporasi lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap.

Selain itu, empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan oleh Kemenhut juga diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri melalui penerapan beberapa instrumen penegakan hukum.

Di sisi administratif, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan berupa pencabutan atau pembekuan izin serta paksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lainnya masih dalam proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

TOP STORIES

PLN Nusantara Renewables Perkuat Portofolio Energi Bersih lewat Empat Kesepakatan di COP31

Ecobiz.asia – PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) memperluas portofolio energi terbarukan melalui empat kesepakatan strategis yang ditandatangani sejumlah perusahaan patungan atau joint venture...

ASEAN Carbon Market Alliance Sets Sights on Regional Integration and Global Standards

Ecobiz.asia – The ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) is seeking a more formal role within ASEAN and closer alignment with global carbon market standards...

Indonesia Launches Three Blue Carbon Projects to Restore Coastal Ecosystems

Ecobiz.asia – Indonesia has launched three blue carbon projects focused on mangrove and seagrass restoration, as the government seeks to strengthen the role of...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Ecobiz.asia – Indonesia menunjukkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam sesi...