Indonesia Sukses Swasembada Beras, Hashim Sebut Perluasan Sawah di Kawasan Hutan tak Lagi Diperlukan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan tercapainya swasembada beras membuat pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas budidaya padi di kawasan hutan.

Ke depan, pemerintah akan mengandalkan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

Saat menyampaikan pidatonya pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Hashim mengatakan target swasembada beras yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 telah tercapai tiga tahun lebih cepat.

“Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras pada 2029. Saya dengan senang hati menyampaikan kepada teman-teman bahwa target ini telah kita capai tiga tahun lebih cepat,” ujarnya.

Read also:  Elektrifikasi Industri Didorong untuk Pangkas Emisi dan Biaya Energi

Hashim mengatakan capaian tersebut menjadi pertama kalinya Indonesia mencapai swasembada beras dalam 42 tahun. Menurut dia, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah hingga pemerintah perlu menyewa gudang milik swasta karena kapasitas gudang pemerintah tidak lagi mencukupi.

Menurut dia, peningkatan produksi selama ini didukung kebijakan yang memberikan insentif kepada petani. Pemerintah menaikkan harga pembelian beras dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan memangkas biaya pupuk sekitar 20 persen.

Menurut Hashim, tercapainya swasembada beras dapat dicapai tanpa perluasan lahan sawah di kawasan hutan, termasuk melalui program food estate seluas 2 juta hektare yang pernah dicanangkan.

Read also:  Bahlil Assures No Increase in Subsidized Fuel Prices through End-2026

“Karena keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras, pemerintah saat ini tidak perlu lagi memperluas budidaya beras di kawasan hutan. Program food estate 2 juta hektare sudah tercapai tanpa harus menanam di atas 2 juta hektare,” kata Hashim.

Dengan capaian tersebut, pemerintah akan mengubah strategi peningkatan produksi pangan dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi, termasuk untuk komoditas pangan strategis lainnya seperti kedelai.

“Program yang akan kami dorong adalah intensifikasi. Kami tidak akan melakukan ekstensifikasi areal pertanian, tetapi melanjutkan langkah-langkah intensifikasi,” kata Hashim.

Read also:  Kemenhut Siapkan Biodiversity Credits untuk Pembiayaan Konservasi, Seperti Apa?

Intensifikasi akan dilakukan antara lain melalui penggunaan varietas dan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas padi dan kedelai tanpa harus membuka lahan pertanian baru.

Hashim menegaskan pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas areal budidaya padi di kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam rencana pengembangan pangan.

“Pemerintah melihat tidak ada lagi kebutuhan untuk memperluas areal budidaya beras di kawasan hutan atau zona hutan yang diumumkan beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Hashim menyebut perubahan pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional.***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Kuasai Kembali 6,21 Juta Hektare Kawasan Hutan Jadi Sawit, 14.633,79 Hektare Jadi Tambang

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan sawit dan 14.633,79 hektare...

Beralih dari Energi Fosil, Hashim Ungkap Strategi Indonesia Kembangkan PLTS, Nuklir hingga Biofuel

Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya...

Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Regulasi Safeguard AI dan Standar Data Center Hijau

Ecobiz.asia — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi safeguard untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan standar data center hijau...

Menhut Ungkap Pengaruh BP-GMN terhadap Konsesi PBPH dan Perkebunan di Lahan Gambut

Ecobiz.asia — Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) akan membawa pengaruh pada tata kelola kawasan gambut, termasuk pada areal yang dikelola perusahaan...

Kemenhut Ungkap Dua Badak Sumatera di SRS Way Kambas Bunting, Harapan Populasi Bertambah

Ecobiz.asia — Kabar baik datang dari Suaka Rhino Sumatera (SRS) Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dua induk badak sumatera betina, Ratu dan Delilah, kini...

TOP STORIES

Satgas PKH Kuasai Kembali 6,21 Juta Hektare Kawasan Hutan Jadi Sawit, 14.633,79 Hektare Jadi Tambang

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan sawit dan 14.633,79 hektare...

Salurkan Dana Bergulir Skala Mikro Berkelanjutan, BPDLH Gandeng JB Cocoa dan Rainforest Alliance

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperluas pembiayaan skala mikro bagi usaha masyarakat sekitar hutan dengan menggandeng PT Jebe Trading Indonesia (JB...

Indonesia-Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink Periode Kelima, Targetkan 300 Kelompok

Ecobiz.asia — Indonesia dan Norwegia kembali memperluas dukungan pendanaan berbasis masyarakat untuk agenda FOLU Net Sink 2030. Pada periode kelima, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net...

Beralih dari Energi Fosil, Hashim Ungkap Strategi Indonesia Kembangkan PLTS, Nuklir hingga Biofuel

Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya...

Jadi Offtaker dan Transporter, PGN Siapkan Infrastruktur Gas Biomethane dari Limbah Sawit

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyiapkan infrastruktur gas untuk menyalurkan biomethane yang diproduksi dari limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan...