Tugas BPGMN Disorot, Pemulihan Gambut Disertai Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) perlu diikuti penyelesaian konflik lahan, evaluasi perizinan, dan penegakan hukum untuk mengatasi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemulihan gambut dinilai tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pembasahan lahan dan pengelolaan kanal tanpa membenahi persoalan tata kelola lahan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan, penanganan gambut juga harus memperhatikan persoalan sosial, terutama konflik agraria dan perbedaan klaim penguasaan lahan.

“Tapi juga ada persoalan-persoalan sosial di atasnya yang harus dilihat juga,” ujar Surambo dalam Diskusi Publik: Karhutla, Perlindungan Ekosistem, dan Keberlanjutan Sawit di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Surambo, temuan organisasinya di lapangan menunjukkan adanya konflik agraria yang perlu ditelusuri ketika membahas aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebakaran. Ia mengingatkan agar penanganan tidak berhenti pada perdebatan mengenai asal api, termasuk klaim bahwa kebakaran berasal dari luar wilayah pengelolaan suatu pihak, sementara konflik penguasaan lahan belum diselesaikan.

Read also:  Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ia juga meminta pemulihan gambut disertai evaluasi izin pemanfaatan lahan. Tanpa pembenahan perizinan, persoalan yang sama dikhawatirkan terus berulang meskipun program restorasi dijalankan.

Surambo mengatakan pengalaman Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) perlu menjadi pelajaran bagi BPGMN. Ia mengaku pesimistis lembaga baru tersebut dapat menyelesaikan persoalan kebakaran jika tidak menyentuh aspek perizinan dan penegakan hukum.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla harus terhubung dengan penindakan oleh instansi berwenang, bukan hanya pekerjaan teknis pemulihan gambut. Ia juga mengingatkan agar kebakaran berulang tidak dianggap sebagai keadaan yang harus diterima begitu saja.

Read also:  Gelar Survei di 2.400 Titik, Kemenhut Siapkan Strategi Konservasi Macan Tutul Jawa Berbasis Sains

Dalam kaitannya dengan pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), Surambo meminta pemerintah mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebelum mendorong perluasan perkebunan sawit. Ia mengusulkan moratorium perizinan perkebunan sawit dan peningkatan produktivitas sebagai langkah untuk mengurangi tekanan terhadap lahan.

Pemenuhan kebutuhan energi, lanjutnya, juga perlu mempertimbangkan sumber alternatif agar tidak bergantung pada satu komoditas.

Sementara itu, Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia Dewi menilai BPGMN perlu membuktikan efektivitasnya dalam memulihkan gambut dan mencegah kebakaran berulang. Keberadaan lembaga secara formal, menurutnya, belum cukup untuk memastikan persoalan di lapangan dapat diselesaikan.

Read also:  Ada Coaching Clinic, Ditjen Minerba Dampingi Perusahaan Tambang Susun RKAB di Minerba Convex 2026

Ia menyoroti kesenjangan antara komitmen pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.

“Karena kita selalu melihat oke pemerintah bilang ini, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan, tidak diimplementasikan,” kata Riezcy.

Riezcy juga menyoroti komitmen pemerintah untuk menghentikan pembukaan hutan bagi pengembangan biofuel dan mengutamakan pemanfaatan lahan terdegradasi. Menurutnya, pelaksanaan komitmen tersebut perlu terus dipantau agar tidak berhenti sebagai pernyataan.

Ia mengatakan pemantauan terhadap BPGMN harus difokuskan pada hasil kerja lembaga tersebut dalam memulihkan gambut dan mencegah kebakaran. Riezcy menyatakan Satya Bumi akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen pemerintah. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

TOP STORIES

PHI Perkuat Kapasitas dan Akses Pasar UMKM Binaan di Kalimantan

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) akan memperkuat pendampingan terhadap 76 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya di Kalimantan melalui Program Energi...

Permintaan Industri Teknologi Topang Kenaikan Harga dan Penjualan Timah

Ecobiz.asia -- PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan peningkatan penjualan logam timah sebesar 72% menjadi 16.304 ton pada Januari-September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun...

PGN Jaga Keandalan Pasokan Gas Bumi bagi 41.000 Pelanggan di Cirebon

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengandalkan infrastruktur Offtake Station Sunyaragi untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi kepada lebih dari 41.000...

PLN Nusantara Renewables Perkuat Portofolio Energi Bersih lewat Empat Kesepakatan di COP31

Ecobiz.asia – PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) memperluas portofolio energi terbarukan melalui empat kesepakatan strategis yang ditandatangani sejumlah perusahaan patungan atau joint venture...

ASEAN Carbon Market Alliance Sets Sights on Regional Integration and Global Standards

Ecobiz.asia – The ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) is seeking a more formal role within ASEAN and closer alignment with global carbon market standards...