Studi Sekretariat JETP Urai Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive, Seperti Apa?

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) meluncurkan Laporan Tematik Studi Pembangkit Listrik Captive yang menguraikan strategi dan opsi transisi sektor pembangkit listrik captive dari energi fosil menuju sumber energi yang lebih bersih guna menekan emisi nasional.

Pembangkit listrik captive, yang merupakan listrik yang dihasilkan industri untuk kebutuhan sendiri, saat ini menyumbang hampir seperempat dari total kapasitas listrik terpasang Indonesia dan masih didominasi penggunaan batu bara.

Ketergantungan tersebut dipicu oleh keterbatasan jaringan listrik di kawasan industri serta kebutuhan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, khususnya bagi industri peleburan logam.

Hasil studi mengungkap, integrasi transisi pembangkit listrik captive ke dalam kebijakan energi bersih nasional menjadi langkah penting untuk mencapai penurunan emisi yang signifikan sekaligus mendukung target net-zero emission Indonesia pada 2060.

Read also:  Gempa M7,7 di Timur Laut Nagekeo, Badan Geologi Ingatkan Warga Patuhi Jalur Evakuasi

Studi tersebut disusun di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan Uni Eropa melalui EU–Indonesia Cooperation Facility (EU-ICF), serta menjadi pelengkap Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2023.

Laporan ini memetakan sejumlah jalur transisi pembangkit listrik captive dari bahan bakar fosil menuju energi bersih dalam kerangka JETP.

Wakil Ketua Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH), Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya secara strategis menangani emisi dari pembangkit listrik captive untuk mencapai target net-zero emission Indonesia pada 2060.

Ia menekankan, solusi transisi energi di sektor industri harus tetap kompetitif dan andal agar Indonesia dapat melanjutkan transformasi dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya menuju ekonomi industri yang berkelanjutan.

“Indonesia memiliki ambisi pertumbuhan sekaligus ambisi net zero. Ini berarti sektor industri yang menggunakan pembangkit listrik captive juga harus melakukan dekarbonisasi. Namun, kita perlu memastikan bahwa solusi yang diterapkan tetap kompetitif dan andal, sehingga Indonesia dapat terus bertransisi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi industri, sembari tetap melindungi lingkungan,” ujar Rachmat di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Read also:  Kebakaran Padam, Kemenhut Jelaskan Kapan Wisata Gunung Bromo Dibuka

Kepala Sekretariat JETP, Paul Butarbutar, menyatakan bahwa agenda transisi energi Indonesia tidak hanya mencakup penurunan emisi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta pengembangan sistem energi yang terjangkau, andal, dan mudah diakses.

“Melalui serangkaian studi analitis, termasuk Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), Sekretariat JETP telah mengidentifikasi tantangan dan peluang utama terkait transisi pembangkit listrik captive. Laporan Tematik Studi Pembangkit Listrik Captive ini memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan serta memperkuat kerangka transisi energi yang adil dan terkelola dengan baik,” kata Paul Butarbutar.

Read also:  Indonesia Dorong UE Perkuat Pengakuan Lisensi FLEGT dalam Penerapan EUDR

Ia menambahkan, seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak perubahan iklim, konsumen semakin menuntut produk yang dihasilkan melalui proses rendah karbon, sehingga semakin menegaskan pentingnya dekarbonisasi pembangkit listrik captive.

Peluncuran laporan yang digelar di Jakarta dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah, negara-negara anggota International Partners Group (IPG), badan usaha milik negara, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.

Acara tersebut juga menandai penyerahan resmi laporan dari Sekretariat JETP kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain peluncuran laporan, kegiatan ini diisi diskusi panel yang membahas integrasi hasil studi ke dalam perencanaan nasional dan daerah, termasuk pentingnya penguatan koordinasi regulasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan ketahanan rantai pasok lokal guna memastikan manfaat ekonomi jangka panjang dari transisi energi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah setelah pemantauan terbaru menunjukkan kedua provinsi...

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Ecobiz.asia — Ledakan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghadirkan persoalan baru: gunungan baterai bekas. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan timbulan limbah baterai kendaraan listrik akan...

Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

Ecobiz.asia -- Kekeringan dan pendangkalan sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah fenomena El Niño menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketergantungan Indonesia...

TOP STORIES

Ascenso Bidik Industri Tambang Indonesia dengan Ban Radial OTR hingga 49 Inci

Eciobiz.asia -- Produsen ban asal India, Ascenso Tyres, memperluas bisnisnya ke sektor pertambangan Indonesia melalui peluncuran portofolio All-Steel Radial Off-The-Road (R-OTR), termasuk ban berukuran...

Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah setelah pemantauan terbaru menunjukkan kedua provinsi...

Menteri LH: Pasar Karbon Harus Berbasis Aksi Nyata, Bukan Sekadar Transaksi

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus dibangun berdasarkan aksi iklim yang terukur,...

TÜV SÜD Bangun Pusat Dekarbonisasi di Singapura, Siap Investasi US$24 Juta

Ecobiz.asia — Perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi global TÜV SÜD menginvestasikan lebih dari US$24 juta untuk membangun Global Decarbonisation Centre of Excellence (CoE) di...

Wamen LH: Perdagangan Karbon Bisa Jadi Insentif Dekarbonisasi Industri Nikel

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan mekanisme perdagangan karbon dapat menjadi insentif bagi industri nikel...