Strategi Pemerintah Capai Net Zero Emission Lewat EBT dan Konservasi Energi, Ada Dua Tantangan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa pengurangan emisi menuju NZE 2060 ditargetkan mencapai 93 persen dari skenario Business as Usual (BaU). 

Target ini akan dicapai dengan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta menerapkan program efisiensi energi.

“Kita ingin mengurangi emisi sampai 93% dan untuk mengoptimalkan sumber energi terbarukan untuk suplai energi dan memenuhi permintaan energi nasional,” ujar Eniya pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Read also:  Pemerintah Kebut Operasional PLTA Batang Toru, Perkuat Sistem Kelistrikan Sumatera

Baca juga: RI Ekspor Listrik Hijau ke Singapura, Luhut: Menguntungkan Bagi Kedua Negara

Kementerian ESDM, lanjut Eniya, telah menyusun peta jalan menuju NZE 2060, yang mencakup program dan rencana aksi untuk mengelola suplai dan permintaan energi hingga 2060. Peta jalan ini terdiri dari berbagai strategi nasional yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta.

Read also:  Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

“Roadmap menuju NZE 2060 terdiri dari strategi-strategi nasional, termasuk implementasi efisiensi energi, elektrifikasi, moratorium dan penghentian PLTU batubara, serta pengembangan energi terbarukan, termasuk hidrogen dan amonia. Kita juga akan mengimplementasikan teknologi CCS/CCUS di Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Eniya mengungkapkan dua tantangan besar menuju NZE 2060. 

Tantangan pertama adalah bagaimana mengurangi emisi dari pembangkit listrik yang ada, baik melalui pengurangan maupun penghentian secara bertahap PLTU.

Baca juga: Pada Forum ISF 2024, Jokowi Tantang Negara Maju Berani Investasi Hijau di Negara Berkembang 

“Tantangan kedua adalah bagaimana menghadirkan lebih banyak EBT untuk menggantikan bahan bakar fosil dan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan yang diperkirakan sekitar 4% per tahun,” imbuh Eniya.

Read also:  Indonesia Luncurkan Empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati, Basis Data Pembangunan Berkelanjutan Makin Kuat

Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, pemerintah telah menetapkan rencana untuk pengembangan 367 gigawatt (GW) pembangkit listrik EBT pada tahun 2060. 

Kapasitas PLTS akan menjadi 115 GW, pembangkit listrik terbesar, diikuti oleh PLTA (46 GW), PLT Amonia (41 GW), dan PLTB (37 GW). Selain itu, tidak ada tambahan pembangkit listrik batu bara setelah tahun 2030, kecuali yang sedang dalam tahap konstruksi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....

Rancang Peta Arahan, Kemenhut Siapkan 5,67 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan alokasi sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2026 sebagai acuan penerbitan...

ClientEarth-CPI Indonesia Teken MoU, Percepat Transisi Energi Berkeadilan

Ecobiz.asia – ClientEarth dan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat implementasi energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Kerja...

Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia...

Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola...

TOP STORIES

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....