Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, Menteri Bahli Mau Tutup Ekspor Gas Alam: Negara Lain Mungkin tak Nyaman 

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk memenuhi permintaan pembangkit listrik dan industri hilirisasi.  

“Ini juga terkait dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak menghadapi defisit dalam konsumsi kita. Saya minta izin bahwa dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi gas di Indonesia akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk energi dan bahan baku di industri hilirisasi,” kata Bahlil saat Peresmian Proyek Strategis Ketenagalistrikan di Sumedang Jawa Barat, Senin (20/1/2025).  

Read also:  Titik Panas Naik Tajam, Menteri LH Minta Daerah Perkuat Antisipasi Karhutla 2026

Bahlil menegaskan bahwa ekspor gas tidak akan diizinkan jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. 

Baca juga: Pembukaan Hutan untuk Pangan dan Energi, Pakar UGM Sampaikan Rekomendasi

“Saya yakin bahwa negara lain mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman dengan keputusan ini, karena fokus kita saat ini adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tambahnya.  

Kebutuhan gas dari tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD, dan pada tahun 2034, kebutuhan gas nasional diperkirakan meningkat menjadi 2.659 BBTUD.  

Tangguh LNG yang dioperasikan oleh BP telah menetapkan target produksi sebesar 182 kargo standar gas alam cair (LNG) untuk tahun 2025, sedikit meningkat dari 179 kargo pada tahun 2024. 

Read also:  PLTA Batang Toru Siap Bayar Denda Lingkungan Rp200,6 M, Dapat Lampu Hijau Beroperasi Kembali

Sementara itu, PT Badak NGL yang mengoperasikan pabrik LNG di Bontang, Kalimantan Timur, menurunkan proyeksi produksi 2025 menjadi 50,65 kargo standar, turun dari 68 kargo pada 2024 dan 88,62 kargo pada 2023.  

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang baru dilantik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Achmad Muchtasyar, mengakui adanya potensi kebutuhan impor untuk memenuhi permintaan dalam negeri.  

Baca juga: Inovasi NanoTek PHE ONWJ untuk Operasi Migas yang Lebih Selamat, Tekan Potensi Kerugian Miliaran Rupiah

Read also:  Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Sementara itu, PT PGN Tbk (IDX: PGAS) memperkirakan peningkatan signifikan dalam kebutuhan LNG pada 2025, dengan proyeksi kebutuhan mencapai 20 kargo standar, naik dari hanya 3,4 kargo pada 2024.  

PLN juga melaporkan kekurangan LNG yang cukup besar untuk tahun 2025, dengan proyeksi kebutuhan mencapai 96 kargo. Alokasi saat ini dari SKK Migas meningkat menjadi 76 kargo untuk 2024, naik dari 68 kargo pada 2023, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...