Ecobiz.asia – MADANI Berkelanjutan mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengajukan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang lebih ambisius dan adil iklim, serta mempertahankan target FOLU Net Sink 2030.
Penundaan pengajuan Second NDC dan kemungkinan penurunan target FOLU dinilai sebagai langkah mundur dalam kepemimpinan iklim Indonesia di tingkat global.
“FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen yang sudah mendapat pengakuan internasional. Melemahkannya bukanlah bentuk kepemimpinan, melainkan kemunduran,” ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Rabu (18/6).
Pernyataan ini merespons pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sebelumnya menyebut bahwa SNDC harus “realistis, inklusif, dan dapat dieksekusi”, serta menyatakan kekhawatiran bahwa target terlalu ambisius bisa merusak citra diplomatik Indonesia jika tidak tercapai.
Baca juga: Minta Second NDC Harus Realistis, Menhut Singgung Target FOLU Ambisius
Menurut Nadia, justru saat ini dunia membutuhkan negara-negara yang berani memimpin dengan target tinggi yang ditopang kebijakan konkret. “Yang paling mencoreng wajah diplomasi Indonesia adalah jika kita menurunkan ambisi saat negara lain sedang memperkuatnya,” tegasnya.
MADANI menekankan bahwa SNDC harus menjadi titik balik untuk memperkuat arah pembangunan berkelanjutan yang adil bagi iklim. Penundaan dokumen ini, kata Nadia, hanya akan meningkatkan risiko krisis ekonomi, sosial, dan ekologi di masa depan.
Pada Agustus 2024, sebanyak 64 organisasi masyarakat sipil telah menyerahkan rekomendasi SNDC berkeadilan kepada pemerintah, yang berisi dorongan agar dokumen iklim nasional mengedepankan keadilan sosial, sains, dan pelibatan aktif kelompok rentan serta masyarakat sipil.
Baca juga: Dokumen Penurunan Emisi Second NDC Terus Digodok, Mencakup Sektor Kelautan dan Hulu Migas
“Tanpa pelibatan bermakna, SNDC hanya akan jadi dokumen rapi di atas kertas tapi gagal menjawab krisis nyata,” kata Nadia.
MADANI menegaskan, ambisi tinggi dalam SNDC bukan bertentangan dengan realitas, melainkan satu-satunya jalan untuk menjamin masa depan yang layak dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang paling terdampak perubahan iklim. ***
