Lonjakan Kebakaran Lahan di Riau, Menteri LH: Ini Bukan Kejadian Biasa

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurcholis menyebut lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau sebagai kondisi luar biasa yang membutuhkan penanganan tegas dan kolaboratif.

Hanya dalam sepekan, Polda Riau menangkap 29 tersangka pembakar lahan, menjadikan total kasus karhutla tahun ini mencapai 44 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 269 hektare.

“Ini bukan kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luas kebakaran yang besar dalam waktu singkat menunjukkan lemahnya pengawasan lapangan dan rendahnya kepatuhan terhadap larangan bakar lahan,” kata Menteri Hanif dalam pernyataan resminya, Selasa (22/7/2025).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), per 20 Juli tercatat 790 hotspot dengan 27 titik api aktif. Dalam kurun 24 jam, luas kebakaran melonjak dari 546 hektare menjadi 1.000 hektare. Pola sebaran api yang saling berdekatan menunjukkan indikasi pembakaran yang terorganisir.

Read also:  KLH Siapkan Standar Pengelolaan E-Waste, Sektor Informal Jadi Tantangan

Sebaran pelaku pembakar lahan meliputi wilayah Kampar (7 orang), Rokan Hilir (5), Indragiri Hulu (5), Kuantan Singingi (3), Rokan Hulu (3), serta masing-masing satu tersangka di Pelalawan, Inhil, Dumai, dan Pekanbaru.

Barang bukti yang diamankan antara lain cangkul, parang, jeriken bahan bakar, dan korek api. Beberapa kasus terjadi di kawasan gambut, hutan produksi terbatas, hingga di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo.

KLH/BPLH mengapresiasi langkah cepat Polda Riau di bawah kepemimpinan Irjen Pol Herry Heryawan yang telah menunjukkan penegakan hukum serius. Di saat bersamaan, pemerintah pusat juga menindak perusahaan pemegang konsesi yang lalai dalam pencegahan karhutla.

Read also:  Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Sejumlah perusahaan seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV Regional III telah dipanggil untuk dimintai komitmen lebih lanjut dalam pencegahan dan pemulihan.

Upaya teknis juga digencarkan. KLH/BPLH bersama BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan di kawasan rawan. Sementara itu, BNPB telah mengerahkan satu unit helikopter water bombing dan akan menambah tiga unit lagi. Pihak swasta juga ikut serta, salah satunya Sinar Mas yang mengirim helikopter ke wilayah Bangko Sempurna, salah satu episentrum titik api di Rokan Hilir.

Meski status siaga karhutla sudah ditetapkan di 12 kabupaten, tantangan di lapangan masih besar. Lahan gambut kering, angin kencang, dan medan sulit menyulitkan pemadaman.

Read also:  PSEL Palembang Hasilkan Listrik 21,55 MW, Siap Beroperasi Penuh Mulai Desember

Menteri Hanif menegaskan bahwa pembakaran lahan akan ditindak tegas. “Tak ada kompromi. Setiap pelaku, baik perorangan maupun korporasi, akan dikenai sanksi pidana dan administratif. Kita tidak bisa membiarkan bencana ini jadi tradisi tahunan,” ujarnya.

Ia juga menyerukan peran aktif seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dalam memperkuat pengawasan. Edukasi publik, patroli darat, dan penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) harus digerakkan secara masif.

“Kita semua punya tanggung jawab atas udara bersih dan hutan yang lestari. Mari hentikan pembakaran sebelum api menghentikan kehidupan kita,” tutupnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

TOP STORIES

PT Timah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi, Penggunaan PLTS dan EV Jadi Prioritas

Ecobiz.asia — PT Timah Tbk tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero emission). Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengganti...

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong pemanfaatan teknologi geosains untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengoptimalkan produksi lapangan minyak dan...

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...