Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup membuat gebrakan dengan menetapkan TS (51 tahun), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang periode 2021-Juni 2024, sebagai tersangka karena mengabaikan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Rawa Kucing, Kota Tangerang.
Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menjelaskan, tersangka tidak melaksanakan melaksanakan kewajiban sanksi administratif paksaan pemerintah terkait Pengelolaan TPA Sampah Rawa Kucing sebagaiman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1537/2022 pada 24 Februari 2022.
TS disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan ancaman hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
“Saya memerintahkan kepada penyidik Gakkum LHK untuk juga mendalami dugaan pelanggaran lainnya yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, termasuk pihak lainnya yang terkait,” katanya di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.
Apabila dalam pendalaman ditemukan pelanggaran terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPLH tersangka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Direktur Penegakan Pidana Yazid Nurhuda menjelaskan, sebelumnya KLH menemukan banyak pelanggaran dalam pengelolaan TPA Sampah Rawa Kucing dan diterbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang sebagai penanggung jawab pengelolaan TPA Sampah Rawa Kucing.
Pengawas KLHK telah beberapa kali pengawasan terhadap kepatuhan atas sanksi tersebut. Hasil pengawasan menemukan Dinas LH Kota Tangerang sebagai penanggung jawab tidak taat.
Atas ketidaktaatan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi tersebut, Penyidik Gakkum LH kemudian melakukan langkah penegakan hukum pidana melalui tahapan pengumpulan bahan dan keterangan, bukti, pemeriksaan saksi, pengambilan sampel dan analisis laboratorium, serta permintaan keterangan ahli.
Baca juga: Sampah Plastik Perkotaan dan Tantangan Pemerintah Indonesia Menuju Global Plastic Treaty
Hasil analisis terhadap sampel air lindi yang telah diambil, menunjukkan tingginya parameter pencemaran, seperti (Total Dissolved Solids) ,BOD (Biological Oxygen Demand) ,COD (Chemical Oxygen Demand) , dan Total Nitrogen, yang melebihi baku mutu. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan TPA Rawa Kucing tidak sesuai dengan kaidah tata kelola lingkungan hidup.
“Setelah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup, penyidik Gakkum LH menaikkan ke tingkat penyidikan,” kata Yazid Nurhuda. ***
