Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai proyek percontohan pembiayaan konservasi berbasis skema campuran (blended finance) untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan proyek ini akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon di pasar sukarela internasional, hingga pengembangan ekowisata berbasis konservasi.
“Dalam merancang proyek ini, kami menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati TNWK yang tak ternilai harganya,” ujar Raja Juli saat silaturahmi Idulfitri dengan kepala desa penyangga kawasan TNWK, Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan, langkah ini merupakan respons atas keterbatasan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini masih bergantung pada APBN, sementara tekanan terhadap hutan seperti perambahan, perburuan liar, kebakaran, dan konflik satwa-manusia masih terus terjadi.
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Way Kambas, terutama dalam menjaga habitat dan populasi gajah Sumatra serta mengatasi konflik manusia dan satwa.
“Komitmen Presiden Prabowo adalah menjaga populasi gajah dan mengakhiri secara permanen konflik manusia-gajah,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Satgas ini diketuai oleh Mari Elka Pangestu dengan Raja Juli sebagai wakil ketua.
Way Kambas dipilih sebagai proyek awal karena memiliki nilai ekologis tinggi sebagai habitat satwa kunci seperti gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis.
Melalui skema kredit karbon, perusahaan dapat mengimbangi emisi dengan membeli kredit dari kegiatan konservasi dan restorasi hutan. Dana tersebut kemudian digunakan kembali untuk mendukung operasional kawasan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Pemerintah juga membuka peluang penerapan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), yaitu instrumen pembiayaan berbasis pasar yang memberikan nilai ekonomi pada upaya perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Skema ini memungkinkan investor atau perusahaan mendanai proyek konservasi dengan imbal balik berupa sertifikat berbasis capaian biodiversitas.
Di tingkat global, pendekatan ini mulai diterapkan, antara lain melalui proyek restorasi habitat di Australia dan skema biodiversity credit di Inggris yang mengaitkan pembangunan dengan kewajiban peningkatan nilai keanekaragaman hayati (biodiversity net gain).
Raja Juli menambahkan, implementasi proyek karbon di kawasan konservasi akan dilakukan secara terbatas pada zona pemanfaatan, sesuai regulasi yang berlaku. Penyesuaian zonasi bersifat sementara dan bertujuan memperkuat habitat satwa sebelum dikembalikan ke fungsi awalnya.
Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan ekowisata berkelanjutan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan.
Ke depan, pemerintah berharap model pembiayaan ini dapat direplikasi di taman nasional lain di Indonesia sebagai upaya memperkuat konservasi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berbasis lingkungan.
“Harapan kami, masyarakat di sekitar Way Kambas menjadi yang pertama merasakan manfaat dari inovasi ini, bukan yang terakhir,” ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu, salah satu Ketua Komite Pembiayaan Taman Nasional. ***
