Inisiatif BRI China Berpotensi Jadi Kunci Pembiayaan Iklim Indonesia, Ini Alasannya

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kolaborasi antara Indonesia dan China dinilai memiliki potensi besar untuk mempercepat aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia, terutama dalam sektor energi terbarukan dan tata kelola hutan yang berkelanjutan. 

Dalam diskusi daring bertajuk “Mendorong Kolaborasi Selatan-Selatan dalam Aksi Iklim: Menjajaki Kemitraan China dan Indonesia”, Kamis (8/5/2025), dibahas pentingnya memanfaatkan pembiayaan iklim dari China sebagai bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI).

“Berefleksi pada keberhasilan China dalam melampaui target 1200 GW energi terbarukan, Indonesia perlu lebih ambisius dalam targetnya. NDC Kedua harus menargetkan 40 GW kapasitas energi terbarukan pada 2030,” ujar Saffanah R Azzahrah, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Read also:  Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik VKTR, Kapasitas hingga 10.000 Unit per Tahun

Baca juga: Data Potensi Transparan, Tingkatkan Daya Tarik Investasi Proyek Energi terbarukan

China saat ini menjadi negara donor terbesar di Asia Tenggara dalam inisiatif BRI, dengan proyeksi total pembiayaan untuk Indonesia antara USD 14,7 hingga 65,1 miliar selama periode 2024–2030. Sebagian besar dana tersebut dinilai bisa diarahkan untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Read also:  Agincourt Dapat Lampu Hijau Beroperasi Kembali, Menteri LH Beberkan Tahapannya

Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), menambahkan bahwa investasi China dapat menutupi porsi signifikan dari kebutuhan pendanaan energi terbarukan Indonesia. Pemerintah diperkirakan membutuhkan dana hingga USD 146 miliar per tahun hingga 2030, sementara investasi di sektor ini masih jauh dari mencukupi.

Baca juga: Tinjau PLTS Terapung Cirata Menko IPK Dorong Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan

Selain sektor energi, potensi kerja sama juga mencakup sektor kehutanan dan lahan. Woro Supartinah dari LPESM Riau menyoroti pentingnya memastikan agar investasi China mematuhi regulasi tata kelola hutan nasional dan daerah.

Read also:  Pemerintah Percepat PSEL Pekanbaru Raya untuk Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

“Praktik kehutanan yang belum berkelanjutan perlu ditransformasi, termasuk melalui kebijakan investasi hijau dan reformasi sistem pendukung industri kehutanan,” ujarnya.

Para pembicara sepakat bahwa kerja sama Indonesia-China perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada transformasi struktural demi pencapaian target iklim nasional yang lebih ambisius dan berkeadilan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...