Ecobiz.asia — Indonesia Environmental Scientist Association (IESA) menilai rentetan bencana lingkungan yang terjadi sepanjang 2025 mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam (SDA) yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Demikian keterangan dari IESA yang diterima, Sabtu (3/1/2026). Ketua Umum IESA Yuki Wardhana menegaskan, bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah tidak dapat dilepaskan dari kelalaian pengelolaan SDA, mulai dari deforestasi, lemahnya pengawasan, hingga minimnya anggaran sektor lingkungan.
IESA mencatat setidaknya tiga persoalan utama. Pertama, pembangunan nasional masih bertumpu pada ekstraksi SDA tanpa diimbangi tata kelola dan pendanaan memadai.
Yuki mencontohkan minimnya jumlah polisi hutan yang harus mengawasi jutaan hektare kawasan hutan di Aceh, sementara alokasi APBN untuk kementerian pengelola SDA dinilai belum sebanding dengan besarnya risiko ekologis.
Kedua, kerugian akibat bencana tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga korban jiwa. IESA mencatat lebih dari seribu orang meninggal dunia akibat banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ahli pengelolaan hutan IESA, Onrizal, menekankan pentingnya penegakan hukum pidana dan perdata serta pengenaan ganti rugi lingkungan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan, tanpa menunggu terjadinya bencana.
Ketiga, IESA menilai manajemen kebencanaan masih lemah. Pemerintah diminta memperkuat kesiapsiagaan melalui pemetaan kerawanan bencana berbasis data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang dilengkapi survei lapangan berstandar tinggi.
Selain catatan kritis, IESA mengajukan sejumlah solusi. Pemerintah diminta memiliki grand design pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia agar ketergantungan pada eksploitasi SDA dapat dikurangi.
IESA mengingatkan keterlambatan transisi tersebut berisiko mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju stagnasi ekonomi.
IESA juga mengusulkan rehabilitasi SDA, khususnya daerah aliran sungai, dijadikan indikator kinerja utama (KPI) bagi kementerian terkait.
Menurut ahli IESA Prisca Delima, tanpa komitmen lintas sektor yang kuat, tumpang tindih kewenangan justru memperbesar potensi bencana di masa depan.
Di luar isu kehutanan, IESA menyoroti krisis pengelolaan sampah akibat banyaknya tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah melebihi kapasitas. Pemerintah daerah diminta menerapkan mandatory spending untuk pengelolaan sampah, memperkuat pemilahan dari sumber, serta memastikan teknologi pengolahan sampah berjalan dalam satu sistem hulu-hilir.
Menutup pernyataannya, Yuki menekankan bahwa kegagalan tata kelola SDA dan lingkungan akan terus berujung pada bencana. “Perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar risiko ekologis tidak terus berulang,” ujarnya. ***
