Ecobiz.asia – Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) menyuarakan keprihatinan atas kondisi pelaku usaha tambang bauksit di berbagai daerah yang terpaksa menghentikan operasional akibat tidak ditegakkannya Harga Patokan Mineral (HPM) oleh sejumlah smelter dalam negeri.
Ketua Umum ABI, Ronald Sulistyanto, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan HPM sebagai acuan resmi untuk menciptakan transaksi yang adil antara penambang dan pengusaha smelter, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Banyak pengusaha tambang terpaksa menjual bauksit di bawah harga patokan, bahkan menghentikan produksi karena harga jual tidak menutup biaya operasional.
“Pengusaha tambang tidak punya pilihan selain menahan produksi atau berhenti beroperasi karena harga jual yang tidak realistis. Ini mengancam keberlanjutan sektor hulu tambang,” ujar Ronald dalam pernyataan tertulis, Jumat (2/5/2025).
Kondisi ini berdampak serius di daerah penghasil bauksit seperti Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah. Aktivitas ekonomi setempat menurun tajam, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti iuran tetap, reklamasi, PBB, hingga program CSR tetap harus dipenuhi.
Baca juga: LG Batal Investasi Baterai EV, Aspebindo Serukan Peningkatan Kemandirian Hilirisasi Nasional
Ronald menegaskan bahwa pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak akan dapat berjalan tanpa pasokan bahan baku yang stabil dari sektor hulu. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia yang memiliki cadangan bauksit melimpah justru bisa menghadapi risiko kekurangan bahan baku dan membuka pintu impor.
“Menghidupkan kembali tambang tidak bisa instan. Butuh waktu, modal, dan kepastian harga. Karena itu HPM harus ditegakkan. Pemerintah harus hadir sebagai wasit yang tegas dan adil,” tegasnya.
Baca juga: Hilirisasi dan Industrialisasi Mineral Mampu Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
ABI menolak wacana kelonggaran ekspor atau kebijakan baru yang berpotensi merusak roadmap hilirisasi. Sebaliknya, Ronald menyerukan agar kebijakan hilirisasi tetap dijalankan secara konsisten dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah yang kini paling terdampak.
“Jika smelter ingin tumbuh dan berkembang, tambang harus diberi ruang bernafas melalui harga jual yang layak,” tutup Ronald.
