Gakkum LHK Raih Dua Penghargaan dari PBB–Interpol, Tegakkan Hukum Lingkungan Kehutanan Lintas Batas

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum LHK) meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence (AEERE) 2024–2025.

Penghargaan ini diberikan atas kinerja Ditjen Gakkum LHK selama 2023–2024 dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup lintas batas (transboundary crime).

Penyerahan penghargaan dilaksanakan secara virtual dari kantor UNEP Asia Pasifik di Bangkok, Jumat (17/10/2025). Penghargaan diterima oleh Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK periode 2015–2025, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

“Penghargaan dari badan-badan PBB dan INTERPOL ini penting sebagai pengakuan dan apresiasi internasional atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan lingkungan hidup, khususnya transboundary crime,” kata Rasio Ridho Sani dalam pernyataannya, Sabtu (18/10/2025).

Read also:  Kemenhut Terima Sejumlah Aduan Implementasi SVLK, Sebut Bagian dari Transparansi

Dua penghargaan diraih Ditjen Gakkum LHK untuk kategori Collaboration dan Impact.

Kategori Collaboration diberikan atas komitmen dan konsistensi kerja kolaboratif dalam penanganan kasus pencemaran minyak oleh supertanker MT Arman 114 pada 2023–2024 bersama BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam.

Kolaborasi penegakan hukum atas kasus pencemaran minyak tersebut berhasil memproses hukum nakhoda MT Arman 114 dengan vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Kapal beserta muatan minyak mentah sebanyak 166.975,63 metrik ton disita untuk negara, menjadikannya salah satu putusan terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan laut di Indonesia.

Sementara kategori Impact diberikan atas keberhasilan Satgas Operasi Taman Nasional Ujung Kulon, hasil kolaborasi antara Ditjen Gakkum LHK, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan Polda Banten, dalam mengungkap jaringan besar perburuan dan perdagangan ilegal cula badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Read also:  Kemenperin Sebut Transisi Hijau Tak Harus Mahal, Tawarkan Skema Zero Capex

Ajang AEERE 2024–2025 diselenggarakan oleh UN Environment Programme (UNEP) bersama INTERPOL, CITES, Basel Convention Secretariat, UNDP, UNODC, dan World Customs Organization (WCO), serta didukung mitra baru seperti World Bank Global Wildlife Programme, Ozone Secretariat, dan Secretariat of the Minamata Convention on Mercury.

Tahun ini menjadi edisi kesembilan AEERE dengan tema “Fighting Transboundary Crimes that Affect the Environment.” Ditjen Gakkum LHK telah beberapa kali menerima penghargaan Asian Environmental Award untuk berbagai kategori berbeda yaitu pada 2019 untuk Inovasi, Integritas, dan Kepemimpinan Gender; pada 2021 untuk Kolaborasi; dan pada 2022 untuk Kepemimpinan Gender.

Read also:  LPDN Dorong Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dayak di Sekitar Hutan

Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa, penghargaan yang diterima merupakan penghargaan bersama untuk seluruh aparat penegak hukum dan mitra lembaga yang telah bekerja melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia.

Dia menyampaikan apresiasi kepada BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Kota Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam, serta kepada Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Polda Banten. Disampaikan juga apresiasi kepada Majelis Hakim PN Batam, PN Pandeglang, dan PN Palembang atas putusan maksimal.

“Ini bukti bahwa capaian dan kerja kolaboratif dalam penegakan hukum yang kita lakukan diakui dunia,” ujar Rasio Ridho Sani. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Integrasi Tata Ruang dan Industri Hijau Jadi Kunci Atasi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

Ecobiz.asia — Integrasi tata ruang ekologis dan ekonomi berbasis One Map Policy dengan pendekatan lanskap berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pemanfaatan...

Kemenhut Perkuat Akurasi Pemantauan Hutan, Satuan Pengamatan Deforestasi Dibuat Lebih Detil

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sistem pemantauan hutan nasional dengan meningkatkan ketelitian satuan pengamatan deforestasi (Minimum Measurement Unit). Langkah ini diharapkan membuat deteksi perubahan...

Libatkan Akademisi, Kemenhut Susun Surat Edaran Usai Putusan MK soal Masyarakat Adat Berkebun di Hutan

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan masyarakat hukum adat...

Kemenhut Terima Sejumlah Aduan Implementasi SVLK, Sebut Bagian dari Transparansi

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerima sejumlah aduan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dugaan masalah pada dokumen Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)....

Kemenhut Minta Maaf atas Pemusnahan Barang Bukti Mahkota Cenderawasih, Sebut Soal Penegakan Hukum

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua, khususnya tokoh adat dan lembaga kultural seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), atas munculnya kekecewaan...

TOP STORIES

Pertamina NRE Optimalkan Teknologi AI untuk Efisiensi dan Mitigasi Risiko Operasi

Ecobiz.asia — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat transformasi digitalnya dengan mengoperasikan ruang kendali berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama NOVA (New &...

Prospek Pasar Karbon Global Meningkat, Proyek Komunitas Punya Peluang Premium

Ecobiz.asia — Direktur PT Biru Karbon Nusantara (Biru Karbon), Chabi Batur Romzini atau yang akrab dipanggil Bibah, menilai prospek pasar karbon global akan terus...

KLH Susun Proses Bisnis Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Seperti Apa?

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusun proses bisnis perdagangan karbon pasca terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

Integrasi Tata Ruang dan Industri Hijau Jadi Kunci Atasi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

Ecobiz.asia — Integrasi tata ruang ekologis dan ekonomi berbasis One Map Policy dengan pendekatan lanskap berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pemanfaatan...

Patuh Bayar PNBP, BP Berau Jadi KKKS Terbaik Penghargaan Subroto 2025 Kategori 100 MBOEPD

Ecobiz.asia — BP Berau Ltd., operator proyek Tangguh LNG, meraih Penghargaan Subroto 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kepatuhan terbaik...