Fokus pada Energi Bersih, Pemerintah Buka Peluang Investasi Rp2.900 Triliun dalam RUPTL 2025-2034

MORE ARTICLES

Ecobiz.Asia — Pemerintah menetapkan arah baru pembangunan kelistrikan nasional yang menempatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai prioritas utama. Hal ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Dari total target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, sekitar 76 persen direncanakan berasal dari EBT dan sistem penyimpanan energi. 

Fokus ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Baca juga: Indonesia-Denmark Bahas Pemanfaatan Angin Lepas Pantai untuk EBT

“Komitmen kita terhadap transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, tentu dengan memperhatikan kemampuan nasional serta aspek keekonomian,” ujar Bahlil.

Read also:  Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Dalam lima tahun pertama, pembangunan akan mencakup 27,9 GW pembangkit, terdiri dari 12,2 GW EBT, 9,2 GW berbasis gas, 3 GW sistem penyimpanan, serta 3,5 GW pembangkit batubara yang telah memasuki tahap akhir konstruksi. 

Sementara lima tahun berikutnya, 90 persen kapasitas tambahan sebesar 37,7 GW akan difokuskan pada EBT dan penyimpanan energi.

Jenis pembangkit EBT yang akan dikembangkan meliputi tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), hidro (11,7 GW), panas bumi (5,2 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Pemerintah juga mulai memperkenalkan pembangkit berbasis energi baru seperti nuklir dengan membangun dua reaktor kecil (250 MW masing-masing) di Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mendukung keandalan sistem dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) serta gardu induk dengan kapasitas 108.000 MVA.

Read also:  Bahlil Minta Pembangunan Smelter Produk Setengah Jadi Dikaji, Hilirisasi Harus Sampai Produk Akhir

Baca juga: Pemerintah Resmikan 26 Pembangkit Listrik Baru, 89 Persen Berbasis EBT

“Selama ini pembangkit dibangun tapi tidak terhubung ke jaringan, PLN tetap membayar take or pay. Karena itu, infrastruktur jaringan harus dibangun paralel,” kata Bahlil.

Dari sisi pendanaan, RUPTL PLN 2025–2034 membuka peluang investasi sebesar Rp2.967,4 triliun. 

Sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit akan dikembangkan melalui skema kemitraan dengan swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya dikelola oleh PLN Group.

Implementasi rencana ini diperkirakan akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di sektor energi, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, termasuk manufaktur pendukung. 

Read also:  Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan dan Ekonomi Masyarakat

EBT menjadi penyumbang utama dalam penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi rendah emisi.

Baca juga: Punya Portofolio EBT Lengkap, Pertamina NRE Bisa Jadi Motor Penggerak Holding di Masa Depan

RUPTL terbaru ini juga memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Program Listrik Desa, pemerintah menargetkan elektrifikasi di 5.758 desa belum berlistrik, dengan pembangunan pembangkit 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga.

“Energi bukan sekadar kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kami akan pastikan semua desa terlistriki sepenuhnya sebelum 2029,” pungkas Bahlil. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...