Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove serta padang lamun melalui pendekatan berbasis alam (nature-based solutions).

Pengajuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) antara KKP, PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), dan Apolownia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menandatangani dokumen tersebut bersama Direktur Utama Lume Carbon Rio Fafen Ciptaswara dan CEO Apolownia Theo Derache. Pernyataan bersama itu menjadi dokumentasi penerimaan dokumen dan informasi awal usulan proyek karbon biru.

Read also:  Kemenhut Dorong BLUD Penanganan Iklim untuk Buka Akses Pemanfaatan Ekonomi Karbon Daerah

KKP selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur yang berlaku. Apabila terdapat kekurangan dokumen atau informasi yang perlu diklarifikasi, perusahaan pengusul akan diminta melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan merupakan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, pemberian hak karbon, maupun pemberian hak eksklusif atau prioritas kepada perusahaan pengusul.

Read also:  Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Setiap proyek tetap harus memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

“Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, khususnya mangrove dan padang lamun, sehingga perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat, berbasis sains, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pemerintah juga menekankan bahwa pengembangan proyek karbon biru harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Setiap proyek diwajibkan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent atau FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism).

Read also:  Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

“Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru,” kata Irwan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Ecobiz.asia – Dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih ditandatangani dalam forum Carbonnex di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye. Kesepakatan tersebut melibatkan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...

SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Ecobiz.asia – SKK Migas meraih penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari PT Garuda Indonesia dalam ajang Garuda Indonesia MICE Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan...