Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Pemerintah memastikan kawasan yang menjadi habitat utama badak jawa (Rhinoceros sondaicus) tersebut tetap diperuntukkan bagi kepentingan konservasi.
“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia juga menyarankan agar tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar kawasan taman nasional tersebut. Menurut dia, perlindungan habitat badak jawa harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan satwa yang saat ini hanya tersisa di Ujung Kulon.
“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.
Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan tidak akan menerbitkan izin pertambangan maupun izin lain di kawasan TNUK selain untuk kepentingan konservasi.
“Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya.
Terkait wacana pengembangan habitat kedua (second habitat atau second wild population) Badak Jawa, Raja Juli mengatakan rencana translokasi masih dalam tahap kajian. Pemerintah tidak akan mengambil keputusan sebelum memperoleh rekomendasi ilmiah dari para ahli.
Gagasan tersebut telah berkembang sejak lama sebagai upaya mengurangi risiko terhadap populasi badak jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon. Sejumlah ancaman yang menjadi pertimbangan antara lain aktivitas vulkanik, tsunami, potensi wabah penyakit, keterbatasan habitat, kepadatan populasi, dan perkawinan sekerabat (inbreeding).
“ Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” kata Raja Juli.
Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Java Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK untuk mempelajari kondisi badak jawa secara lebih mendalam, termasuk aspek genetik dan perilakunya. Selain itu, kementerian bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan biobank untuk menyimpan materi genetik badak jawa sebagai bagian dari upaya konservasi.
Melalui pengembangan biobank, materi genetik seperti sperma badak dapat disimpan untuk mendukung penelitian dan mengantisipasi risiko yang dapat mengancam populasi di habitat alaminya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut hanya sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan wilayah tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan wilayah perairan kemudian kembali diajukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015.
Sebagian wilayah perairan itu selanjutnya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, kemudian ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya.
Dwi menegaskan penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi.
Ia menambahkan, penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan. Penetapan WUP, kata dia, tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. ***




