Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Pemerintah memastikan kawasan yang menjadi habitat utama badak jawa (Rhinoceros sondaicus) tersebut tetap diperuntukkan bagi kepentingan konservasi.

“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia juga menyarankan agar tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar kawasan taman nasional tersebut. Menurut dia, perlindungan habitat badak jawa harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan satwa yang saat ini hanya tersisa di Ujung Kulon.

“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.

Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan tidak akan menerbitkan izin pertambangan maupun izin lain di kawasan TNUK selain untuk kepentingan konservasi.

Read also:  Gakkum Karhutla, Kemenhut Terapkan Multidoor dan Telusuri Beneficial Owner Perusahaan

“Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya.

Terkait wacana pengembangan habitat kedua (second habitat atau second wild population) Badak Jawa, Raja Juli mengatakan rencana translokasi masih dalam tahap kajian. Pemerintah tidak akan mengambil keputusan sebelum memperoleh rekomendasi ilmiah dari para ahli.

Gagasan tersebut telah berkembang sejak lama sebagai upaya mengurangi risiko terhadap populasi badak jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon. Sejumlah ancaman yang menjadi pertimbangan antara lain aktivitas vulkanik, tsunami, potensi wabah penyakit, keterbatasan habitat, kepadatan populasi, dan perkawinan sekerabat (inbreeding).

“ Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” kata Raja Juli.

Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Java Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK untuk mempelajari kondisi badak jawa secara lebih mendalam, termasuk aspek genetik dan perilakunya. Selain itu, kementerian bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan biobank untuk menyimpan materi genetik badak jawa sebagai bagian dari upaya konservasi.

Read also:  Ujian Besar BPGMN: Menyatukan Konservasi, Ekonomi, dan Tata Kelola Gambut

Melalui pengembangan biobank, materi genetik seperti sperma badak dapat disimpan untuk mendukung penelitian dan mengantisipasi risiko yang dapat mengancam populasi di habitat alaminya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut hanya sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan wilayah tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan wilayah perairan kemudian kembali diajukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015.

Sebagian wilayah perairan itu selanjutnya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, kemudian ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya.

Read also:  Tak Pandang Bulu, Kemenhut Tetapkan Perusahaan Singapura sebagai Tersangka Kebakaran Hutan

Dwi menegaskan penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi.

Ia menambahkan, penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan. Penetapan WUP, kata dia, tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...