April Group Tunggu Penjelasan Resmi soal Pencabutan Izin Konsesi 338.536 Hektare PT RAPP di Riau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Manajemen April Group menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan pemerintah setelah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan seluas sekitar 338.536 hektare PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.

Perusahaan menyatakan akan berkomunikasi dengan otoritas terkait dan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima penjelasan resmi.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian pernyataan tertulis manajemen April Group, Jumat (20/11/2026).

Perusahaan menyebut kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya menjadi prioritas saat ini. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, perusahaan memperkirakan aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat pencabutan izin.

Read also:  PLN EPI Libatkan BUMDesa Pasok Biomassa, Target Kebutuhan Tembus 10 Juta Ton

PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan menyatakan Pangkalan Kerinci, yang pada 1993 merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk, kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk. Menurut perusahaan, sekitar 20% penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasionalnya.

Keberadaan PT RAPP juga berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016–2025. Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa dan penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyatakan menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Lebih dari 85% produksinya diekspor, yang menurut perusahaan menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Dalam aspek lingkungan, PT RAPP menerapkan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab menjadi bagian dari kegiatan operasionalnya. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP melestarikan hampir 500.000 hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Perusahaan menyebut upaya tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

PT RAPP juga menyampaikan bahwa Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) telah berjalan sejak 2014 dengan melibatkan lebih dari 40 desa. Menurut perusahaan, program tersebut membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90% di komunitas desa peserta.

Read also:  PLN Jajaki Pembiayaan Australia untuk Perkuat Jaringan Listrik Jawa Timur dan Bali

Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usahanya. Manajemen April Group menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah.

Pernyataan perusahaan tersebut disampaikan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan keputusan pencabutan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH atas areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.

Menurut Barita, pencabutan izin dilakukan setelah Satgas menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, dan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare. Satgas juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Read also:  SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ujar Barita dalam pernyataan pers, Jumat (20/11/2026).

Meski PBPH dicabut, perusahaan tetap dibebani kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Barita mengatakan pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL diduga membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Keberadaan pabrik tersebut juga dinilai mendorong perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare. Permohonan itu direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh Satgas PKH. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Ecobiz.asia – SKK Migas meraih penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari PT Garuda Indonesia dalam ajang Garuda Indonesia MICE Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan...

PHM Targetkan Penanaman 600 Ribu Mangrove di Mahakam, Total Program Capai 3,1 Juta Bibit

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Pertamina Foundation menargetkan penanaman sekitar 600 ribu pohon mangrove di lahan seluas 32,41 hektare di Kalimantan...

Sumur GBD-B Medco di Tarakan Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari, Lampaui Target Awal

Ecobiz.asia -- Optimalisasi lapangan migas mature masih menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan...

Lima Tahun Rehabilitasi Mangrove, Program Hutan Lestari Mahakam Catat 1,74 Juta Pohon Bertahan Hidup

Ecobiz.asia -- Program Hutan Lestari Mahakam yang dijalankan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Pertamina Foundation (PF) telah mencatat sekitar 1,74 juta tanaman mangrove...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...