Ecobiz.asia – Dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih ditandatangani dalam forum Carbonnex di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye. Kesepakatan tersebut melibatkan Pertamina New & Renewable Energy dan Inhutani I untuk proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken, serta PGN dan Unilever Indonesia untuk pengembangan biomethane.
Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo. Kedua kesepakatan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Carbon Connection (Carbonnex) yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 10–19 November 2026.
Melalui Carbonnex, pemerintah mempertemukan pengembang proyek karbon Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan internasional. Tahun ini, sebanyak 17 pengembang menawarkan 30 proyek karbon kepada investor global.
Dari keseluruhan proyek tersebut, dua telah tersertifikasi, delapan sedang dalam proses sertifikasi, sedangkan 20 lainnya masih dalam tahap pengembangan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan Carbonnex dirancang sebagai platform untuk mempertemukan para pelaku pasar sekaligus memfasilitasi transaksi dan pembentukan kemitraan.
“Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun,” kata Jumhur saat membuka forum tersebut, Selasa (10/11/2026).
Penyelenggaraan Carbonnex tahun ini melanjutkan penjajakan investasi yang dilakukan pada COP30 di Brasil. Saat itu, Indonesia menawarkan 44 proyek karbon dengan potensi volume 53,2 juta ton CO₂e. Dari jumlah tersebut, 12 proyek menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.
Tindak lanjut penjajakan tersebut menunjukkan perkembangan. Lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen kerja sama, tiga proyek baru masuk proses sertifikasi, dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi. Indonesia juga telah menyepakati kerja sama karbon dengan Norwegia sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun.
Pengembangan pasar karbon Indonesia turut didukung penguatan tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Pemerintah juga mengembangkan peta jalan sektor persampahan dan kehutanan serta mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris. Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan unit karbon memiliki kredibilitas, transparansi, dan ketertelusuran.
Selain Carbonnex, KLH/BPLH memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), yang menghadirkan 13 kegiatan bersama delapan mitra pembangunan internasional. Dukungan yang ditawarkan mencakup penguatan kelembagaan, infrastruktur digital dan pengukuran, pelaporan, serta verifikasi (MRV), integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon. ***
