Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut diumumkan di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili pemerintah Indonesia mengatakan, keanggotaan dalam FCLP membuka peluang pengembangan kerja sama di bidang pasar karbon hutan, kepastian tenurial, serta pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan gambut dan mangrove.
Pengumuman tersebut dihadiri Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo, Direktur Sekretariat FCLP, serta perwakilan negara-negara anggota kemitraan. Pesan video Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ditayangkan dalam acara tersebut.
Rohmat menyampaikan tiga bidang yang menjadi prioritas kerja sama Indonesia dengan FCLP. Pertama, penguatan pasar karbon hutan berintegritas tinggi melalui penghubungan permintaan karbon yang kredibel dengan hasil pengurangan emisi yang terverifikasi.
Kerja sama tersebut, menurut dia, perlu didukung otorisasi nasional, transparansi, dan mekanisme pencegahan penghitungan ganda agar transaksi karbon memiliki integritas.
Kedua, penguatan kepastian tenurial hutan dan lahan, termasuk pengakuan hutan adat. Dukungan internasional untuk agenda tersebut harus tetap mengacu pada kerangka hukum Indonesia dan diselaraskan dengan mekanisme pembiayaan nasional yang akuntabel.
Ketiga, pertukaran pengetahuan dan kerja sama teknis melalui International Tropical Peatland Center (ITPC) dan World Mangrove Center. Indonesia juga merencanakan penyelenggaraan sesi teknis pada 2027 untuk memperkuat kerja sama di bidang tersebut.
Rohmat menyebut Indonesia mengelola sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare mangrove. Pengalaman pengelolaan kedua ekosistem tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas kerja sama internasional.
Dalam perdagangan kayu berkelanjutan, Indonesia juga mendorong pengakuan internasional terhadap sistem verifikasi legalitas dan kelestarian hasil hutan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ujar Rohmat.
Ia mengatakan, pejabat terkait akan menindaklanjuti komunikasi dengan Sekretariat FCLP, terutama untuk membahas kerja sama pengelolaan gambut, mangrove, tenurial, dan pembiayaan kehutanan.
FCLP diluncurkan pada COP27 di Mesir pada November 2022 sebagai kemitraan sukarela untuk mempercepat pelaksanaan Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use), yang menargetkan penghentian dan pembalikan kehilangan hutan serta degradasi lahan pada 2030.
Kemitraan ini kini menghimpun 42 negara dan Uni Eropa. Agenda kerjanya mencakup mobilisasi pembiayaan kehutanan, penguatan pasar karbon hutan, pengakuan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pengembangan penggunaan kayu berkelanjutan.
Saat ini, Guyana dan Inggris adalah dua negara yang memimpin bersama (co-chair) FCLP.
Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo menyambut keikutsertaan Indonesia dalam kemitraan tersebut. Menurut dia, peran hutan semakin penting untuk berbagai agenda global, tidak hanya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan pola curah hujan, dan keberlanjutan pertanian.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena telah menjadi bagian dari FCLP,” kata Jagdeo. Ia juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam mendukung berbagai inisiatif internasional di bidang kehutanan. ***
