Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga hilir tersebut diperlukan untuk memastikan penurunan emisi dapat dibuktikan, mencegah penghitungan ganda kredit karbon, serta menjaga kepercayaan terhadap klaim mitigasi yang disampaikan pemerintah maupun pelaku usaha.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Mitta Ratna Djuwita, mengatakan pencatatan dalam registri saja belum cukup untuk menjamin kredibilitas unit karbon. Keandalan data harus dibangun sejak proses pengukuran hingga verifikasi hasil penurunan emisi.
“Kredibilitas unit karbon atau klaim mitigasi nasional tidak dapat dibangun hanya pada registri. Kredibilitas itu harus dibangun di sepanjang keseluruhan rantai,” kata Mitta dalam sesi “Strengthening Climate Integrity through Environmental Instrument Standardization and Reference Laboratory Networks for Global Carbon Governance” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).
Menurut Mitta, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting and verification (MRV) harus didukung data sumber yang andal, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, metode penghitungan yang tepat, serta pemeriksaan independen. Hasil MRV menjadi dasar untuk membuktikan pencapaian target iklim nasional sekaligus menjaga integritas perdagangan karbon.
Untuk mendukung pencatatan tersebut, pemerintah memperkuat keterhubungan sistem inventarisasi emisi, Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). SRUK mencatat penerbitan, kepemilikan, perpindahan, dan penggunaan unit karbon. Sementara itu, SRN PPI diarahkan menjadi rujukan terpadu untuk data perubahan iklim nasional.
Namun, keterhubungan sistem registri hanya akan efektif jika data yang dimasukkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penguatan juga dilakukan terhadap alat pemantauan dan laboratorium yang menghasilkan data lingkungan.
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Upik Siti Asliah Kamil, mengatakan standardisasi dan pengujian kesesuaian alat pemantauan diperlukan untuk mengurangi kesalahan pengukuran serta risiko manipulasi data.
“Integritas tidak sekadar dijanjikan, tetapi dibangun melalui rekayasa,” ujar Upik.
Menurut dia, penguatan tersebut mencakup penyusunan standar alat, validasi data hasil pemantauan, dan penyelarasan dengan kebutuhan pasar karbon internasional. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama pengakuan standar serta kemitraan dengan pembeli dan pengelola registri karbon.
Kualitas hasil pengukuran selanjutnya dijaga melalui pengujian laboratorium. Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Sinta Saptarina Soemiarno, menyebut terdapat 321 laboratorium yang terdaftar di kementerian dan menjadi bagian dari jaringan laboratorium lingkungan nasional.
Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusarpedal) mendukung jaringan tersebut melalui pelatihan, pengujian kemampuan laboratorium, dan perbandingan hasil antarlaboratorium. Langkah ini diperlukan untuk memastikan hasil pengujian tetap konsisten dan dapat dipercaya.
“Aksi iklim membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Aksi iklim membutuhkan bukti yang andal, pengukuran yang kredibel, dan data lingkungan yang tepercaya,” kata Sinta.
Ia mencontohkan pengukuran emisi metana di tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan air limbah, instalasi biogas masyarakat, dan industri skala kecil. Data pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besaran emisi sekaligus mengidentifikasi peluang pemanfaatan biogas dan pengurangan gas rumah kaca.
Selain kualitas pengukuran, integritas perdagangan karbon juga bergantung pada kemampuan sistem registri nasional dan internasional untuk saling bertukar informasi. Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik, Win Sim Tan, mengatakan kesamaan format data menjadi syarat agar sistem yang berbeda dapat saling terhubung.
“Sebelum kita dapat membuat sistem-sistem tersebut saling berkomunikasi, kita harus memiliki format data yang standar,” ujar Win.
Ia mengatakan Verra telah bekerja sama dengan KLH/BPLH terkait keterhubungan sistem dengan SRUK. Penyesuaian prosedur persetujuan dan pencatatan juga diperlukan agar pemerintah tetap dapat mengawasi proyek yang menggunakan registri internasional.
Win turut menyoroti kualitas auditor independen yang memeriksa proyek karbon. Dalam contoh penilaian terhadap proyek berbasis alam yang disampaikannya, sekitar 30 persen auditor yang diakui Verra memiliki kinerja di atas tolok ukur, sedangkan 70 persen lainnya berada di bawahnya. Menurut dia, kinerja auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan dan dapat memperlambat proses penilaian proyek.
Ia mendorong pengujian prosedur untuk pemanfaatan pasar karbon berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris agar pelaksanaan kerja sama tidak berhenti pada pembahasan aturan.
Kebutuhan untuk memastikan data dapat digunakan dalam pengambilan keputusan juga disampaikan Direktur Kebijakan Lingkungan sekaligus Direktur Pusat Pengetahuan Regional untuk Sampah Plastik Laut pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Keitaro Tsuji. Menurut dia, pengumpulan data lingkungan harus diikuti dengan perbaikan kebijakan.
“Nilai pemantauan tidak terletak pada menghasilkan data semata, tetapi pada membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik,” kata Keitaro.
Ia menjelaskan pendekatan ERIA menghubungkan pihak yang bertanggung jawab atas data dengan pengambil keputusan, pemetaan sumber masalah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Dalam pengelolaan sampah plastik, misalnya, perbaikan pengumpulan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang dapat membantu mengurangi pencemaran sekaligus emisi. Namun, mengganti plastik sekali pakai dengan bahan lain tidak otomatis menurunkan emisi. Karena itu, pemilihan kebijakan perlu mempertimbangkan besaran potensi pengurangan emisi serta kesiapan pengukuran dan verifikasinya. ***




