Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mengembangkan pengelolaan gambut dan mangrove.
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Selasa (10/11/2026).
Pertemuan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo tersebut juga membahas penguatan koordinasi kedua negara sebagai produsen kayu tropis dan pengelola ekosistem hutan tropis.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” kata Rohmat.
Salah satu agenda pembahasan adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
Koalisi tersebut mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari di negara-negara anggotanya.
Rohmat mengatakan, kerja sama melalui BMRC diperlukan untuk mendorong pasar internasional mengurangi hambatan nontarif terhadap produk kayu lestari yang telah terverifikasi. Dengan demikian, produk dari negara produsen yang menerapkan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih setara.
Kedua negara juga menjajaki kerja sama pengembangan sistem ketertelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar. Indonesia menawarkan pengalaman penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai salah satu rujukan teknis. Republik Kongo sebelumnya telah menyampaikan minat untuk mempelajari sistem tersebut, termasuk mekanisme penelusuran asal-usul kayu.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” ujar Rohmat.
Selain perdagangan kayu, Indonesia mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis. Bidang yang dapat dikembangkan antara lain berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, dan praktik tata kelola hutan lestari.
Kedua negara juga membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, khususnya pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Dalam pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama tersebut diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Kerja sama melalui ITPC diharapkan mencakup percepatan riset bersama, penyelarasan praktik pengelolaan gambut, serta pengembangan pembiayaan iklim untuk mendukung konservasi ekosistem gambut tropis dan pengurangan emisi.
Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Melalui lembaga tersebut, Indonesia menawarkan kerja sama konservasi mangrove, pertukaran keahlian restorasi lahan basah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” kata Rohmat. ***
