Dekarbonisasi Industri Jadi Agenda Utama Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 harus berjalan beriringan dengan komitmen menurunkan emisi karbon.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai strategi yang jelas diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan beban lingkungan.

“Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 mendatang pasti akan menghasilkan emisi karbon lebih banyak. Oleh karena itu, kita membutuhkan upaya serius dalam menurunkan emisi karbon. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan komitmen penurunan emisi karbon, bukan sebaliknya,” kata Hashim keterangannya terkait The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Read also:  Kemenhut Kerahkan Manggala Agni Amankan Jalur Mudik Sumatera dari Karhutla

Hashim menekankan, Indonesia memiliki peluang besar membuktikan bahwa pembangunan ekonomi hijau dapat menjadi motor pertumbuhan. Integrasi investasi energi bersih, efisiensi industri, dan teknologi rendah karbon disebutnya kunci untuk mencapai target tersebut.

Sejalan dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sektor industri sebagai penyumbang sekitar 30 persen emisi karbon nasional harus menjadi prioritas dalam agenda dekarbonisasi.

Read also:  Pemerintah Percepat PSEL Makassar Raya, Kapasitas Pengolahan 1.000 Ton Per Hari

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan upaya penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca di sektor industri. Justru keduanya harus berjalan seiring,” ujarnya.

Menurut Menperin, transformasi industri hijau menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing nasional.

“Upaya ini tidak boleh dianggap sebagai cost, melainkan investasi. Karena itu, negara wajib hadir, sebab sejalan dengan visi Asta Cita Presiden,” jelasnya.

Agus menambahkan, transformasi industri hijau terkait langsung dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi, serta ekonomi sirkular yang harmonis dengan lingkungan.

Read also:  Menteri LH Kebut PSEL Jawa Barat, Jawab Krisis Sampah untuk Jadi Energi

AIGIS 2025 sendiri digelar dengan prinsip Zero Emission, Zero Waste, dan Zero APBN, serta menjadi momentum pemberian penghargaan kepada pelaku industri, auditor, lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah yang berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau.

“Transformasi menuju industri hijau adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi. Dengan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, teknologi CCU, serta penerapan ekonomi sirkular, Indonesia tidak hanya menjaga daya saing global, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan,” tegas Menperin. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...