Ecobiz.asia — Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) mendesak Uni Eropa untuk memberikan kejelasan regulasi serta mengakui kemajuan keberlanjutan yang telah dicapai negara-negara produsen, seiring memasuki tahap akhir perundingan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR).
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Brussels bersama para pembuat kebijakan Uni Eropa dan perwakilan industri, CPOPC menyampaikan bahwa kepastian aturan dan kerangka implementasi yang realistis menjadi kunci agar regulasi tersebut dapat berjalan efektif.
CPOC menilai ambisi lingkungan perlu diimbangi dengan mekanisme pelaksanaan yang dapat diterapkan di lapangan.
Sekretaris Jenderal CPOPC Izzana Salleh mengatakan negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia telah mencatat kemajuan nyata dalam menurunkan deforestasi serta memperkuat sistem sertifikasi nasional.
“Para produsen siap mematuhi persyaratan EUDR, namun aturan yang belum jelas, jadwal yang tidak realistis, serta prosedur yang kompleks berisiko menempatkan perusahaan yang patuh dalam ketidakpastian regulasi,” ujar Izzana, Selasa (23/12/2025).
CPOPC juga menekankan peran sentral petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit global. Organisasi tersebut menilai regulasi yang tidak dirancang secara inklusif berpotensi mengecualikan petani kecil dan mengancam mata pencaharian jutaan masyarakat pedesaan di negara produsen, di mana sawit menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Karena itu, tujuan lingkungan dan keadilan sosial dinilai harus berjalan beriringan.
Selain itu, CPOPC menyoroti bahwa penurunan laju deforestasi di negara produsen kerap kurang mendapat perhatian dalam diskursus kebijakan di Eropa.
Data terbaru menunjukkan tren penurunan kehilangan hutan primer di Indonesia dan Malaysia, yang dinilai sebagai hasil dari penguatan tata kelola dan perluasan standar keberlanjutan nasional.
Menurut CPOPC, pengakuan terhadap kemajuan tersebut dapat mendorong penilaian risiko yang lebih proporsional dalam penerapan EUDR serta memperlancar implementasi regulasi bagi rantai pasok yang inklusif.
Usai pertemuan di Brussels, CPOPC menyatakan optimisme secara hati-hati terhadap keterbukaan Uni Eropa untuk berdialog secara konstruktif. Namun demikian, organisasi ini menegaskan pentingnya keputusan yang tepat waktu dan jelas dari Komisi Eropa guna memberikan kepastian bagi pelaku pasar.
CPOPC kembali menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian harus dipandang sebagai tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan tujuan yang saling bertentangan. ***
