Bappenas Targetkan 5 Juta Green Jobs pada 2029, Ramah Lingkungan dan Manusiawi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan Indonesia memiliki lebih dari 5 juta tenaga kerja hijau (green jobs) pada tahun 2029 sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau berkelanjutan.

Perencana Ahli Madya Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas, Mariska Yasrie, menjelaskan bahwa pengembangan green jobs merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

“Indonesia menargetkan proporsi tenaga kerja hijau sebesar 2,96% hingga 3,14% dari total pekerja nasional, atau setara dengan 5,01 juta hingga 5,32 juta pekerja hijau pada 2029,” kata Mariska dalam webinar FOLU Talks bertajuk “Mencipta Karir, Menjaga Bumi: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penyiapan SDM Green Jobs Kehutanan”, Rabu (5/11/2025).

Read also:  Kemenhut dan FSC Teken MoU, Sinergi Sertifikasi Hutan SVLK-FSC

Mariska menjelaskan, Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan ekosistem pekerjaan hijau. Fokus utamanya mencakup dua hal: pengembangan ekosistem green jobs melalui kebijakan, regulasi, dan kerja sama dunia usaha serta peningkatan kompetensi tenaga kerja hijau melalui pendidikan, pelatihan, upskilling, dan reskilling.

“Green jobs adalah pekerjaan yang tidak hanya berkontribusi dalam melestarikan atau memulihkan lingkungan, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut layak bagi pekerja. Jadi ada dua sisi: ramah lingkungan dan manusiawi,” ujarnya.

Read also:  Kemenhut Pastikan Multiusaha Kehutanan Tak Tinggalkan Bisnis Kayu, Bidik Seluruh PBPH Bertransformasi

Saat ini, proporsi tenaga kerja hijau di Indonesia baru mencapai sekitar 3,45 juta orang atau 2,6% dari total tenaga kerja nasional, dengan potensi mencapai lebih dari 49 juta tenaga kerja di sektor-sektor yang dapat diarahkan menjadi hijau.

Bappenas juga menetapkan delapan sektor prioritas green jobs, yakni kehutanan dan lahan, pesisir dan kelautan, ekonomi sirkular, energi, transportasi, industri manufaktur dan konstruksi, pariwisata, serta pertanian. Dari sektor-sektor tersebut, lima di antaranya merupakan komitmen Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Read also:  Perempuan Penggerak Ekonomi Restoratif, Akses dan Kepemimpinan Perlu Diperkuat

Dalam mendukung implementasinya, Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESID) yang berjalan hingga 2028. Proyek ini fokus pada pengembangan kebijakan, upskilling, dan reskilling di sektor energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan kehutanan.

“Di sektor kehutanan, kami sudah mengidentifikasi lima okupasi prioritas yang akan dikembangkan, antara lain integrated agroforestry cropping planner dan community empowerment program officer. Tahun ini kami fokus menyusun modul pelatihan untuk penyuluh kehutanan,” kata Mariska. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut dan FSC Teken MoU, Sinergi Sertifikasi Hutan SVLK-FSC

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kemitraan ini...

Perempuan Penggerak Ekonomi Restoratif, Akses dan Kepemimpinan Perlu Diperkuat

Ecobiz.asia – Perempuan dinilai memegang peran sentral dalam membangun ekonomi restoratif, mulai dari menjaga hutan dan sumber air, memperkuat ketahanan pangan, hingga mengembangkan usaha...

Kemenhut Pastikan Multiusaha Kehutanan Tak Tinggalkan Bisnis Kayu, Bidik Seluruh PBPH Bertransformasi

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) tidak berarti meninggalkan pemanfaatan kayu sebagai salah satu bisnis utama sektor kehutanan. Sebaliknya, pemerintah akan...

Perkuat Daya Saing Kehutanan, Kemenhut Targetkan Seluruh PBPH Terapkan Multi Usaha Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bertransformasi dari model bisnis tunggal menjadi multi usaha kehutanan (MUK) dalam...

Panas Ekstrem Akibat Perubahan Iklim, Pangkas Produktivitas Pekerja Pertanian Indonesia

Ecobiz.asia – Tekanan panas ekstrem akibat perubahan iklim menyebabkan pekerja sektor pertanian di Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024. Kondisi tersebut dinilai...

TOP STORIES

Aroma Liberika dan Komitmen CSR untuk Kalimantan Barat

Oleh : Gusti Hardiansyah (Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalbar) Ecobiz.asia - Malam itu, Ballroom Hotel Borobudur Jakarta tidak hanya menjadi ruang pertemuan....

Cegah Karhutla, KLH Minta Perusahaan Bantu Restorasi Gambut di Sekitar Konsesi

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri ikut merestorasi ekosistem gambut...

Indonesia Issues Presidential Directive to Protect Sumatran and Bornean Elephants

Ecobiz.asia — Indonesian President Prabowo Subianto has issued a presidential directive mandating a coordinated, cross-government effort to protect the populations and habitats of the...

Indonesia Becomes First Country to Implement Global Carbon Data Standard in National Registry

Ecobiz.asia — Indonesia has become the first country to implement the Climate Data Steering Committee (CDSC)'s Common Carbon Credit Data Model through its newly...

SRUK Resmi Meluncur, Indonesia Jadi yang Pertama Terapkan Standar Data Karbon CDSC

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Kamis (9/7/2026), yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di...