Bappenas Targetkan 5 Juta Green Jobs pada 2029, Ramah Lingkungan dan Manusiawi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan Indonesia memiliki lebih dari 5 juta tenaga kerja hijau (green jobs) pada tahun 2029 sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau berkelanjutan.

Perencana Ahli Madya Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas, Mariska Yasrie, menjelaskan bahwa pengembangan green jobs merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

“Indonesia menargetkan proporsi tenaga kerja hijau sebesar 2,96% hingga 3,14% dari total pekerja nasional, atau setara dengan 5,01 juta hingga 5,32 juta pekerja hijau pada 2029,” kata Mariska dalam webinar FOLU Talks bertajuk “Mencipta Karir, Menjaga Bumi: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penyiapan SDM Green Jobs Kehutanan”, Rabu (5/11/2025).

Read also:  Panas Ekstrem Akibat Perubahan Iklim, Pangkas Produktivitas Pekerja Pertanian Indonesia

Mariska menjelaskan, Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan ekosistem pekerjaan hijau. Fokus utamanya mencakup dua hal: pengembangan ekosistem green jobs melalui kebijakan, regulasi, dan kerja sama dunia usaha serta peningkatan kompetensi tenaga kerja hijau melalui pendidikan, pelatihan, upskilling, dan reskilling.

“Green jobs adalah pekerjaan yang tidak hanya berkontribusi dalam melestarikan atau memulihkan lingkungan, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut layak bagi pekerja. Jadi ada dua sisi: ramah lingkungan dan manusiawi,” ujarnya.

Read also:  Panas Ekstrem Akibat Perubahan Iklim, Pangkas Produktivitas Pekerja Pertanian Indonesia

Saat ini, proporsi tenaga kerja hijau di Indonesia baru mencapai sekitar 3,45 juta orang atau 2,6% dari total tenaga kerja nasional, dengan potensi mencapai lebih dari 49 juta tenaga kerja di sektor-sektor yang dapat diarahkan menjadi hijau.

Bappenas juga menetapkan delapan sektor prioritas green jobs, yakni kehutanan dan lahan, pesisir dan kelautan, ekonomi sirkular, energi, transportasi, industri manufaktur dan konstruksi, pariwisata, serta pertanian. Dari sektor-sektor tersebut, lima di antaranya merupakan komitmen Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Read also:  Panas Ekstrem Akibat Perubahan Iklim, Pangkas Produktivitas Pekerja Pertanian Indonesia

Dalam mendukung implementasinya, Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESID) yang berjalan hingga 2028. Proyek ini fokus pada pengembangan kebijakan, upskilling, dan reskilling di sektor energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan kehutanan.

“Di sektor kehutanan, kami sudah mengidentifikasi lima okupasi prioritas yang akan dikembangkan, antara lain integrated agroforestry cropping planner dan community empowerment program officer. Tahun ini kami fokus menyusun modul pelatihan untuk penyuluh kehutanan,” kata Mariska. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Panas Ekstrem Akibat Perubahan Iklim, Pangkas Produktivitas Pekerja Pertanian Indonesia

Ecobiz.asia – Tekanan panas ekstrem akibat perubahan iklim menyebabkan pekerja sektor pertanian di Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024. Kondisi tersebut dinilai...

Kemenko Pangan–WWF Dorong Reformasi Tata Kelola Sawit, Fokus pada Petani Swadaya

Ecobiz.asia – Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama WWF-Indonesia mendorong transformasi tata kelola kelapa sawit nasional dengan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan penguatan peran petani...

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

TOP STORIES

Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Transisi Energi Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan

Ecobiz.asia – Indonesia menegaskan komitmen dalam transisi energi global menuju ekonomi rendah karbon berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup serta pelestarian ekosistem. Pemerintah memastikan pengembangan...

Indonesia Pushes Fair Biodiversity Credit Market Centered on Indigenous and Local Communities

Ecobiz.asia — Indonesia has reaffirmed its commitment to developing a high-integrity and inclusive biodiversity credit market that ensures Indigenous Peoples and local communities are...

Indonesia Promotes Innovative Conservation Finance at London Climate Action Week 2026

Ecobiz.asia — Indonesia is accelerating the development of innovative financing mechanisms to bridge the country's conservation funding gap, positioning nature protection as a long-term...

Forum Ekonomi Restoratif Kunstkring Dialogue Dimulai, Bahas Energi Bersih hingga Kepemimpinan Perempuan

Ecobiz.asia – Upaya membangun ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memulihkan lingkungan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama Kunstkring Dialogue, forum...

Kemenhut Siapkan Reformasi Kebijakan untuk Dongkrak Kontribusi Kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyiapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari revisi Undang-Undang Kehutanan,...