Banjir Sumatera, Menteri LH Setop Operasional Tambang Emas Martabe, PTPN III, dan PLTA Batang Toru

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan operasional PT Agincourt Resources (Tambang Emas Martabe), PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru) menyusul banjir besar dan longsor yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Keputusan itu diumumkan Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Dari temuan awal, pemerintah menilai aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan ekologis yang memperparah risiko banjir dan longsor.

Read also:  Izin Penyimpanan Limbah B3 PT Vopak Kedaluwarsa, KLH Lakukan Penegakan Hukum Lingkungan

Hanif mengatakan seluruh operasional di hulu DAS Batang Toru wajib dihentikan mulai 6 Desember 2025. Pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan dan memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta.

“DAS Batang Toru dan Garoga memiliki fungsi ekologis vital yang tidak boleh dikompromikan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyebut pantauan udara memperlihatkan pembukaan lahan masif untuk PLTA, pertambangan, hutan tanaman industri, dan kebun sawit.

Read also:  Indonesia–Inggris Dorong Pembiayaan Alam Berkelanjutan, Aceh Jadi Model Percontohan

Kondisi itu memicu erosi dan turunnya material kayu dalam jumlah besar, yang memperberat dampak bencana di kawasan tersebut.

Hanif menambahkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi seluruh kegiatan usaha di kawasan hulu DAS, terutama di tengah curah hujan ekstrem yang kini menembus 300 mm per hari.

Ia menegaskan bahwa pemulihan kawasan harus dilakukan dengan pendekatan lanskap menyeluruh, termasuk kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperburuk dampak bencana.

Read also:  Respons Toba Pulp Lestari (INRU) Usai Masuk Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

KLH/BPLH juga memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang di kawasan berlereng curam dan sepanjang alur sungai. Penegakan hukum disebut akan menjadi instrumen utama untuk mencegah bencana ekologis berulang.

Pemerintah memastikan proses verifikasi lapangan akan diperluas ke perusahaan lain yang terindikasi memberi tekanan signifikan terhadap lingkungan di Sumatera. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Rancang Biodiversity Credits, KLH Bentuk Tim Teknis dan Siapkan Pilot Project

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia dalam menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits sebagai bagian...

Jakarta Utara Hasilkan Sampah Lebih dari 1.300 Ton per Hari, Menteri LH: Harus jadi Perhatian Serius

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan Jakarta Utara wajib menjadi percontohan pengelolaan sampah nasional setelah timbulan sampah...

Rimbawan Rumuskan Pesan Dramaga, Lima Komitmen Strategis untuk Masa Depan Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia — Komunitas rimbawan Indonesia merumuskan lima komitmen strategis untuk masa depan kehutanan nasional yang dituangkan dalam Pesan Dramaga, hasil Temu Nasional Rimbawan 2026...

Titik Api Bermunculan di Riau, Kemenhut Gelar Operasi Darat-Udara Padamkan Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan bersama tim lintas instansi melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu melalui operasi darat dan udara di sejumlah...

Krisis Lingkungan, Menteri LH Ingatkan Fatwa Haram Buang Sampah di Sungai dan Laut

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan kembali fatwa haram membuang sampah ke sungai dan laut di tengah...

TOP STORIES

KLH-KKP Perkuat Sinergi Pengendalian Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan dan...

PalmCo Siap Bangun 16 Pabrik Compressed Biomethane Gas (CBG), Olah Limbah 17 PKS Sawit

Ecobiz.asia – PTPN IV PalmCo bersiap membangun 16 unit pabrik Compressed Biomethane Gas (CBG) secara serentak untuk mengolah limbah cair dari 17 Pabrik Kelapa...

PLN Operasikan SUTT Blangpidie–Tapak Tuan, Kurangi Ketergantungan PLTD di Aceh Selatan

Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara resmi mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Blangpidie–Tapak...

KKP Pastikan Pengelolaan Karbon Biru Nasional Terapkan Prinsip High Integrity

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional akan dijalankan dengan prinsip high integrity guna menjaga kredibilitas Indonesia dalam...

ITS, Swedish Embassy Eye Expanded Education and Research Collaboration

Ecobiz.asia — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) and the Embassy of Sweden are exploring expanded cooperation in education and research, following a courtesy visit...