Pertamina NRE Akselerasi 9 Proyek Karbon Hutan Usai Penandatanganan MRA KLH-Gold Standard

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE) menyatakan kesiapan untuk mengakselerasi sembilan proyek karbon berbasis kehutanan dan alam (natural-based solutions) menyusul penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Gold Standard Foundation.

“Kita sudah ada sembilan lokasi. Harapannya dengan sekarang dibuka seperti ini, ini semua bisa jalan,” ujar CEO Pertamina NRE John Anis, usai menghadiri acara penandatanganan, Kamis (8/5/2025).

Dia menjelaskan, Pertamina NRE menjalin kerja sama dengan Perhutani-Inhutani dan Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) untuk menggarap sembilan proyek karbon kehutanan di Kalimantan. Lima lokasi proyek berada di Kalimantan Utara dan sisanya ada di Kalimantan Timur.

Read also:  Asuransi Karbon Disiapkan, OJK Dorong Pembiayaan Berkelanjutan bagi Proyek Karbon

Baca juga: Tak Perlu Otorisasi, Menteri LH Jelaskan Tata Cara Perdagangan Karbon Sukarela Pasca MRA dengan Gold Standard

Studi kelayakan untuk tiga lokasi di Kalimantan Utara dan satu lokasi di Kalimantan Timur telah selesai dilaksanakan.

John mengatakan Pertamina NRE membuka peluang memperluas kerja sama ke mitra lainnya jika seluruh proyek yang saat ini sedang digarap akhirnya bisa berjalan. “Kalau misalkan ini jalan, pasti kita tambah,” ujarnya.

John menjelaskan dengan adanya MRA KLH-Gold Standard, proyek-proyek karbon dari Indonesia — termasuk milik Pertamina NRE — kini memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar global yang menginginkan kredit karbon berstandar tinggi dan berbasis pengurangan emisi yang terverifikasi.

Read also:  Kemenhut Buka Peluang Investasi Baru Skema Carbon Removal di 2,4 Juta Hektare Hutan

Baca juga: Survei BCM Insights: Publik Sadari Pentingnya Perdagangan Karbon, Mekanisme dan Regulasi Jadi Tantangan

John menggarisbawahi pentingnya keberadaan mekanisme yang kredibel untuk memicu aliran pendanaan ke konservasi alam. “Preservasi alam itu memerlukan pendanaan. Nah pendanaan ini bisa didapatkan dari carbon market. Jadi artinya kita mendapatkan benefit yang luar biasa,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa dalam jangka panjang, membuka akses ke pasar karbon global akan membuat proyek-proyek berbasis alam lebih layak secara ekonomi. “Kalau hanya mengandalkan voluntary market dengan harga yang ada di domestik, itu susah, berat,” ujar John. “Kalau kita bisa di-recognize dengan export market yang juga compliance, itu akan membantu sehingga ini proyek bisa jalan.”

Read also:  KKP Siapkan Aturan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan, Begini Bocorannya

Baca juga: Sudah Buat Studi Kelayakan di Dua Lokasi, Perhutani Siap Masuki Bisnis Perdagangan Karbon

John memandang MRA KLH-Gold Standard bukan hanya membuka pasar, tapi juga memperkuat reputasi Indonesia dalam perdagangan karbon global. 

“Manfaatnya untuk konservasi alam bagus, untuk masyarakat bagus, untuk pemerintah juga bagus. Kemudian untuk penurunan emisi, mendapatkan revenue, dan juga reputasi kita sebagai pionir dan leader di pasar,” pungkasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menetapkan aturan baru perdagangan karbon sektor limbah melalui Peraturan Menteri Lingkungan...

ICVCM Setujui Dua Metodologi Verra untuk Pengurangan Metana dari Budidaya Padi dan TPA Sampah

Ecobiz.asia – Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menyetujui dua metodologi tambahan milik Verra yang memenuhi standar Core Carbon Principles (CCP). Kedua...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

VCarboN Bidik Pasar Karbon Compliance, Dorong Akses Proyek Indonesia ke Korea Selatan

Ecobiz.asia – Pengembang proyek karbon VCarboN mulai membidik perluasan akses pasar karbon Indonesia, tidak hanya melalui voluntary carbon market (VCM) tetapi juga compliance carbon...

TOP STORIES

Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menetapkan aturan baru perdagangan karbon sektor limbah melalui Peraturan Menteri Lingkungan...

Indonesia Looks to Climate Finance to Unlock 100 GW Solar Ambition

Ecobiz.asia – Indonesia is looking to international climate finance and private capital to help turn its 100 GW solar ambition into investment projects, as...

GIZ: Indonesia Faces 3.8 GW Annual Renewable Buildout Gap as Procurement Stalls

Ecobiz.asia – Indonesia needs to accelerate annual renewable power additions by around 3.8 GW to stay on track with its latest electricity supply plan,...

Indonesia’s Cheap Gas Recipients Still Lag on Energy Efficiency

Ecobiz.asia – Only 41 of 164 Indonesian companies receiving special natural gas prices and consuming more than 4,000 tonnes of oil equivalent (TOE) a...

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...