Ada 769 Ribu Hektare Lahan Potensial Rehabilitasi Mangrove, Kemenhut Jalankan Strategi 3M

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 769 ribu hektare lahan berpotensi untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Sebagian besar, sekitar 70 persen, merupakan areal tambak atau bekas tambak yang kini menjadi prioritas pemulihan.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan upaya percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui pendekatan 3M: memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan, sebagaimana diatur dalam PP No. 26 Tahun 2020.

“Kalau kami di Direktorat PDASRH menyebutnya prinsip 3M. Ini menjadi fondasi strategi nasional rehabilitasi mangrove,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Read also:  RI–Singapura Matangkan Ekspor Listrik Bersih, CCS Jadi Agenda Kolaborasi Baru

Indonesia sendiri memiliki total luas ekosistem mangrove mencapai 3,4 juta hektare, menjadikannya negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia. Selain menyimpan potensi ekologis sebagai penyerap karbon biru, mangrove juga memainkan peran penting dalam perlindungan pesisir dan mendukung sumber penghidupan masyarakat.

Mengacu pada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL), sekitar 79,56 persen lahan rehabilitasi mangrove berada di dalam kawasan hutan negara, dan sisanya 20,44 persen di luar kawasan (APL), yang dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.

Read also:  Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ristianto menegaskan bahwa skala tantangan rehabilitasi tidak bisa ditangani pemerintah sendiri.

“Dengan anggaran negara yang terbatas, sektor swasta dan masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Semua pihak bisa mendapat manfaat ekosistem pulih, masyarakat sejahtera, dan dunia usaha memperoleh nilai dari kontribusi lingkungannya,” katanya.

Sebagai solusi, Kemenhut tengah menyiapkan strategi berbasis investasi jangka panjang melalui skema pendanaan inovatif, public engagement, serta penguatan regulasi dan kelembagaan yang adaptif.

Read also:  Gakkum Kehutanan Gagalkan Perdagangan 22 Kilo Sisik Trenggiling di Medan

“Rehabilitasi mangrove harus menjadi bagian integral dari pembangunan rendah emisi yang inklusif,” tegas Ristianto. Program ini juga menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan pelestarian ekosistem pesisir untuk generasi mendatang. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...