Ecobiz.asia — Kagama Leaders Forum menilai percepatan program substitusi bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol tidak akan tercapai tanpa integrasi hulu–hilir yang kuat. Langkah ini disebut krusial mengingat impor BBM Indonesia pada 2024 mencapai Rp 654 triliun, salah satu angka tertinggi dalam sejarah.
Dalam diskusi KLF #4 di Griya Arifin Panigoro, Jakarta, Senin (8/12/2025), Presiden Direktur Medco Papua Budi Basuki mengatakan persoalan terbesar pengembangan bioethanol berada pada sisi bahan baku. Ia menyebut sejumlah pabrik bioethanol saat ini tidak dapat beroperasi optimal karena pasokan tebu, singkong, dan jagung tidak stabil.
“Salah satu masalah kunci adalah feedstock. Kita bisa mulai dari pabrik yang sudah ada, namun pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk menjamin suplai bahan baku,” kata Budi Basuki.
Ketidakpastian pasokan bahan baku, kata dia, memicu fluktuasi produksi, persaingan dengan kebutuhan pangan, hingga menghambat kepastian kapasitas industri. Tanpa koordinasi petani, pabrik pengolah, dan produsen bioethanol, risiko kelangkaan dan mahalnya harga produksi akan terus berulang.
Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada menegaskan pentingnya pendekatan lintas pemangku kepentingan. Prof. Irham menyebut petani harus ditempatkan sebagai bagian integral dari rantai pasok bioethanol. “Namanya sinergi hulu–hilir, kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Semua stakeholders harus dilibatkan,” kata Irham.
Diskusi KLF #4 digelar bekerja sama dengan Medco Foundation dan menghadirkan perwakilan industri seperti Pertamina RNE, Medco Energy, Pertamina Patra Niaga, PTPN, serta Toyota Manufacturing Indonesia.
Ketua Harian PP Kagama Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia harus bergerak cepat untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dengan mengembangkan produksi bioethanol domestik. “Kita harus bahu-membahu menghimpun seluruh stakeholders untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujarnya.
Forum menekankan perlunya harmonisasi regulasi, mulai dari standar blending (E10 atau E20), kepastian harga, jaminan pasokan bahan baku, hingga insentif industri. Kebijakan yang jelas dinilai akan memberikan kepastian investasi dan mempercepat adopsi bioethanol nasional menuju target implementasi pada 2027. ***
