Indonesia Opens Carbon Market Access with New Presidential Regulation

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Indonesia has opened broader access to its carbon market following the issuance of Presidential Regulation (Perpres) No. 110 of 2025 on the Implementation of Carbon Economic Value (NEK) and National Greenhouse Gas (GHG) Emission Control, signed by President Prabowo Subianto on October 10, 2025.

The new regulation, consisting of nine chapters and 103 articles, replaces Presidential Regulation No. 98 of 2021, which had governed Indonesia’s carbon pricing and emission reduction mechanisms since 2021.

Read also:  Progres PLTS Terapung Tembesi Batam Capai 74%, Proyek 46 MWp Masuki Tahap Lanjutan

“The Presidential Regulation is intended to provide a legal framework for climate change mitigation through the implementation of the Carbon Economic Value instrument and national GHG emission control,” states Article 2(1) of the regulation, as quoted by Ecobiz.asia on Tuesday (Oct. 14, 2025).

According to the preamble, the previous regulation is no longer aligned with current legal and societal needs, prompting the government to issue an update.

The new regulation revises the mechanisms for managing the Carbon Economic Value (NEK) in greater detail and simplifies carbon trading procedures while maintaining strong governance standards.

Read also:  Pertamina Kembangkan 310 Desa Energi Berdikari, Hasilkan Nilai Tambah Rp26 Miliar

Among the key new provisions introduced in Perpres 110/2025 is the concept of Carbon Allocation, defined as the amount of carbon dioxide equivalent (CO₂e) emissions permitted over a specific period in accordance with national capacity.

The regulation also establishes a Carbon Unit Registry System (SRUK), a new database separate from the National Registry System for Climate Change Control (SRN-PPI). SRUK will serve as the official platform for managing and tracking carbon unit data under the NEK framework.

Read also:  PTBA Ingin Ubah Batu Bara Jadi Bahan Baterai, Butuh Dukungan Kebijakan

By introducing SRUK, the government aims to streamline the carbon trading process and ensure interoperability with international carbon market standards.

Perpres 110/2025 also clarifies that carbon trading can proceed without waiting for Indonesia to meet its Nationally Determined Contribution (NDC) targets, as stipulated in Article 58(1). ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

As Shipping Seeks Cleaner Fuels, Pupuk Indonesia Eyes $500 Million Ammonia Hub in Batam to Challenge Singapore

Ecobiz.asia – Indonesia's state-owned fertilizer and petrochemical company Pupuk Indonesia is exploring an investment of up to US$500 million to develop an ammonia hub...

PLN EPI Libatkan BUMDesa Pasok Biomassa, Target Kebutuhan Tembus 10 Juta Ton

Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai melibatkan badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam rantai pasok biomassa untuk pembangkit listrik. Program...

PAMA Soroti Kesiapan Jaringan Listrik untuk Elektrifikasi Tambang

Ecobiz.asia – Elektrifikasi dan digitalisasi pertambangan membutuhkan dukungan jaringan listrik, infrastruktur, serta investasi yang memadai. Ketersediaan alat berat listrik dan teknologi digital tidak akan...

LiuGong Sebut Alat Berat Listrik Hemat Energi hingga 70%, Infrastruktur Tambang Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Penggunaan alat berat listrik di sektor pertambangan berpotensi menekan biaya energi hingga 50–70 persen dibandingkan alat berbahan bakar diesel. Namun, penerapannya masih...

SESNA Targetkan PLTS 262 MWp di Morowali Beroperasi Awal 2027, Pasok Listrik Hijau Industri Nikel

Ecobiz.asia – PT Sumber Energi Surya Nusantara (SESNA) menargetkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 262 megawatt-peak (MWp) di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah,...

TOP STORIES

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan...

As Shipping Seeks Cleaner Fuels, Pupuk Indonesia Eyes $500 Million Ammonia Hub in Batam to Challenge Singapore

Ecobiz.asia – Indonesia's state-owned fertilizer and petrochemical company Pupuk Indonesia is exploring an investment of up to US$500 million to develop an ammonia hub...

Ditjen Minerba Berikan 42 Apresiasi kepada Perusahaan Tambang atas Kinerja Sosial dan Lingkungan

Ecobiz.asia -- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan 42 Apresiasi Minerba 2026 kepada badan usaha...