Topang Hilirisasi Pertambangan, Kemenperin Dorong Industri Refraktori Lokal

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya memperkuat industri refraktori nasional sebagai penopang hilirisasi pertambangan, khususnya di sektor smelter nikel, mineral logam, dan nonlogam.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti, menyebut pemanfaatan kapasitas industri refraktori masih rendah.

“Rata-rata utilisasi industri refraktori nasional periode 2020–2024 hanya 33,78%, dengan pangsa pasar domestik 12,54%. Kebutuhan dalam negeri masih didominasi produk impor, 88% di antaranya dari Tiongkok,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Read also:  Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Berdasarkan data BPS, impor semen dan bata tahan api periode 2020–2024 mencapai 891.434 ton senilai 588,9 juta dolar AS. Kondisi ini dinilai menghambat kemandirian industri refraktori yang krusial untuk mendukung efisiensi smelter.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenperin mendorong sinergi produsen refraktori lokal dengan industri smelter melalui Business Matching Industri Refraktori Nasional yang digelar 9 Juli lalu.

Read also:  Indonesia Ajak Dunia Percepat Aksi Nyata Sektor Kehutanan Hentikan Deforestasi Global 2030

“Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan utilitas industri, efisiensi smelter, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri,” kata Putu.

Ketua Umum Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO), Riko Heryanto, menargetkan utilisasi produksi naik hingga 70–80%.

“Jika tercapai, industri refraktori siap berekspansi dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...