Pemerataan Akses Lewat Perhutanan Sosial Terus Diperluas, Bank Dunia Beri Apresiasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Program perhutanan sosial harus terus diperluas guna memastikan pemerataan akses dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah hutan yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menutup secara resmi proyek Strengthening of Social Forestry (SSF) di Jakarta, Rabu (24/6/2025). Proyek yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) dan Bank Dunia ini telah berlangsung sejak 2015-2016, dan menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

“Sampai hari ini, telah diberikan akses kelola seluas 8,3 juta hektare hutan kepada masyarakat. Namun, tantangan kita adalah memastikan akses tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli.

Baca juga: Ekspor Kopi hingga Kerajinan Tangan, Program Penguatan Perhutanan Sosial Beri Dampak Nyata di Enam Daerah

Read also:  Tugas BPGMN Disorot, Pemulihan Gambut Disertai Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

Ia menyebut dari sekitar 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terbentuk, baru 83 kelompok berstatus platinum, sedangkan lebih dari 8.400 masih berada di level blue, atau dasar. Ia mendorong agar kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui pendekatan Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan media.

“Kementerian Kehutanan membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama. Hutan kita harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus tercapai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Raja Juli menyambut baik deklarasi sejumlah kepala daerah untuk melanjutkan program SSF pasca-penutupan proyek. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah lain melalui kerja sama dengan pemda, NGO lokal, dan mitra internasional.

“Kita tidak boleh membiarkan aset masyarakat ini menjadi mangkrak. Akses kelola yang sudah diberikan harus produktif dan membawa manfaat nyata,” tegasnya.

Read also:  Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Dalam kesempatan yang sama, Program Leader Lead Agriculture Specialist The World Bank, Vikas Choudhary, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan proyek SSF dan kontribusinya terhadap pembangunan hijau dan pengurangan kemiskinan berbasis hutan.

“Program ini telah memberikan akses legal kepada lebih dari 1,4 juta keluarga, mencakup 8,3 juta hektare, dari target nasional 12,7 juta hektare,” kata Vikas.

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Ia menambahkan, selama lima tahun implementasi, proyek SSF berkontribusi pada penguatan tiga pilar utama perhutanan sosial: pengelolaan kawasan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha. Lebih dari 364.000 hektare hutan telah dilegalkan melalui 706 usulan, mendukung 692 KUPS, di antaranya 500 KUPS menerima hibah dan 130 KUPS kategori platinum dan gold berhasil meningkatkan pendapatan dari berbagai komoditas.

Read also:  Singapura Periksa 10 Perusahaan Terkait Kabut Asap, Tegaskan Belum Ada Kesimpulan Pelanggaran

“Ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga kisah hidup yang mengubah komunitas. Dengan akses legal ke tanah hutan, masyarakat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup,” tutur Vikas.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kebijakan dan regulasi, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan sektor swasta untuk memperkuat keberlanjutan usaha berbasis komunitas.

Baca juga: Ditetapkan Sebagai Proyek Strategis Nasional, Perhutanan Sosial Terus Digeber Kemenhut

Menutup sambutannya, Vikas menyampaikan ucapan selamat atas seluruh capaian program SSF yang dinilai selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

“Proyek ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan hijau, dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Ecobiz.asia – Indonesia menunjukkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam sesi...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...