Komisi Uni Eropa Usulkan Penundaan EUDR: Banyak yang Belum Siap 

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan untuk menambah 12 bulan waktu tambahan sebagai persiapan bagi Negara Anggota, Negara Non UE, dan stakholder lainnya menghadapi  Regulasi Deforestasi UE (EUDR). Jika usulan ini disetujui Parlemen, maka   EUDR akan berlaku mulai awal tahun 2026 dari jadwal semula pada awal tahun 2025.

“Mengingat tanggapan yang diterima dari mitra internasional tentang status persiapan mereka, Komisi UE mengusulkan untuk memberi pihak terkait waktu tambahan untuk mempersiapkan diri,” demikian dikutip dari siaran pers resmi Komisi UE, Selasa, 2 Oktober 2024.

Read also:  Indonesia Uncovers Illegal Elephant Ivory Trade in Bali Through Cyber Patrol

Dalam siaran pers itu dijelaskan bahwa Komisi UE   telah menerbitkan dokumen panduan tambahan dan kerangka kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mendukung para pemangku kepentingan global, Negara Anggota, dan negara ketiga dalam persiapan mereka untuk penerapan EUDR.

Baca juga: Apa yang Harus Dipenuhi Negara Produsen Menghadapi EUDR

“Karena semua perangkat implementasi secara teknis sudah siap, 12 bulan tambahan dapat berfungsi sebagai periode bertahap untuk memastikan implementasi yang tepat dan efektif,” demikian siaran pers tersebut.

Read also:  Indonesia Looks to Denmark to Accelerate Green Jobs Development

Dokumen panduan yang diterbitkan akan memberikan kejelasan tambahan kepada perusahaan dan otoritas penegak hukum untuk memfasilitasi penerapan aturan, yang merupakan tambahan dari dukungan berkelanjutan Komisi UE bagi para pemangku kepentingan sejak EUDR disahkan. 

Dalam siaran pers itu juga disebutkan bahwa , beberapa mitra global telah berulang kali menyatakan kekhawatiran tentang status kesiapan mereka, jelang penerapan EUDR. Kekhawatiran itu juga disampaikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Baca juga: Menjelang Implementasi EUDR: Dilema Global antara Keberlanjutan dan Perdagangan

Read also:  Indonesia Prepares Climate Justice Law to Ensure Carbon Market Benefits Reach Local Communities

 

Di sisi lain, persiapan di antara para pemangku kepentingan di Eropa juga tidak merata. Meski ada yang sudaj siap, banyak juga yang menyatakan khawatir dengan implementasi EUDR.

Komisi UE menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan EUDR merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung kesiapan semua stakeholder di seluruh dunia.

Komisi UE menyebut, langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian tentang implementasi EUDR dan untuk memastikan keberhasilannya, yang sangat penting sebagai kontribusi UE terhadap isu global yang mendesak yaitu deforestasi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Launches SIGN SMART Robust to Strengthen Transparency of National Carbon Emissions Data

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Environment/Environmental Control Agency (KLH/BPLH) has launched a new national greenhouse gas inventory platform called SIGN SMART Robust to improve...

Indonesia Drafts Waste Sector Carbon Trading Rules, Prepares National Roadmap

Ecobiz.asia – Indonesia’s Ministry of Environment/Environmental Control Agency (KLH/BPLH) is preparing regulations and a roadmap for carbon trading in the waste sector as part...

Indonesia to Launch First International FOLU Carbon Credit Sale in July 2026, Targeting Over 30 Million Tons

Ecobiz.asia — Indonesia is preparing to launch its first international sale of forest and other land use (FOLU) carbon credits in early July 2026,...

Indonesia Advances Energy Carbon Market With 120 Projects in Pipeline

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources is preparing to accelerate the country’s carbon market development after identifying around 120 energy-sector carbon...

UK PACT Supports Indonesia’s State Railway Operator KAI in Net-Zero Decarbonisation Roadmap

Ecobiz.asia — Indonesia’s state railway operator PT Kereta Api Indonesia (KAI) has unveiled a long-term decarbonisation roadmap with support from the UK government through...

TOP STORIES

Pertamina dan BRIN Luncurkan Alat Pengubah Sampah Plastik Jadi Solar di Bantul

Ecobiz.asia – Pertamina melalui Pertamina Foundation bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan alat pirolisis multikondensor Gen 5.0 (Faspol...

CBG Jadi Solusi Transisi dari LNG, Manfaatkan 130 Juta M3 Limbah Sawit

Ecobiz.asia - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill...

Tobat Ekologis, Suatu Pendekatan Ekoteologi

Oleh: Saiful Latief, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan TKNEK, Kementerian Lingkungan Hidup) Ecobiz.asia -...

Indonesia Launches SIGN SMART Robust to Strengthen Transparency of National Carbon Emissions Data

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Environment/Environmental Control Agency (KLH/BPLH) has launched a new national greenhouse gas inventory platform called SIGN SMART Robust to improve...

KLH Luncurkan SIGN SMART Robust, Perkuat Transparansi Data Emisi Karbon Nasional

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meluncurkan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN SMART Robust) untuk memperkuat kualitas, transparansi, dan...