CarbonNex COP31 Hasilkan Sejumlah Capaian Kerja Sama, Indonesia Perluas Akses Pasar Karbon Global

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia memperluas peluang kerja sama dan akses pasar karbon global melalui forum Carbon Connection Session (CarbonNex) yang digelar di Paviliun Indonesia selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye. Forum yang berlangsung selama 10 hari, sejak 10 November 2026, menghasilkan tujuh capaian kerja sama, termasuk kesepakatan perdana Indonesia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton CO₂e.

CarbonNex yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, dan investor. Forum tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan proyek-proyek aksi iklim Indonesia dengan peluang kemitraan dan pembiayaan global.

Dari tujuh capaian kerja sama selama COP31, tiga perjanjian ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia. Pertama, kerja sama PT PLN (Persero) dengan Global Green Growth Institute (GGGI), selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Kesepakatan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris, dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton CO₂e sampai 2038 melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi baterai.

Dua perjanjian lainnya mencakup kerja sama Pertamina dan Inhutani untuk konservasi hutan Rangkong Basaken, serta kerja sama PGN dan Unilever dalam pengembangan biometana.

Read also:  Incar Dekarbonisasi Sektor Wisata, Pertamina NRE Garap Pasar Kredit Karbon Ritel Lewat Wisatawan Candi Borobudur

Di sektor energi, PLN juga memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai US$2,94 miliar, termasuk US$1,1 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). PLN turut menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat (letter of intent) untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.

Peluang kemitraan lainnya dibuka melalui sesi Carbon Project Pitching. Sebanyak 17 pengembang mempresentasikan 30 proyek aksi iklim dari sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah kepada calon mitra dan investor. Enam dari proyek tersebut merupakan proyek karbon biru, termasuk empat proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain mempertemukan pengembang proyek dengan investor, KLH/BPLH meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform ini dirancang untuk menghubungkan prioritas nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional melalui delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages).

Hingga penutupan CarbonNex, delapan mitra telah memaparkan bentuk dukungan yang ditawarkan, mulai dari dekarbonisasi industri, penguatan registri karbon, hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

KLH/BPLH juga menggelar 10 pertemuan bilateral dengan sejumlah calon mitra, antara lain Rubicon, WWF, BeZero Carbon, dan GenZero. Pertemuan tersebut menghasilkan minat dari empat calon mitra untuk memulai proyek percontohan di sektor pengelolaan sampah.

Read also:  Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Haryo Pambudi mengatakan, ICCP menjadi instrumen untuk memperluas kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris.

“Sejumlah mitra internasional saat ini masih dalam tahap penyiapan kerja sama melalui ICCP. Hal ini penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia, terutama dalam implementasi Pasal 6.2. Selain kerja sama dengan Norwegia, Indonesia juga telah memiliki kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura,” kata Haryo.

Dukungan para mitra tersebut, lanjutnya, akan ditindaklanjuti bersama kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono mengatakan, Indonesia ingin memperkuat posisinya di pasar karbon global dengan mengutamakan kualitas kredit karbon, kepercayaan, dan kepastian hukum.

“Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove, dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya,” ujar Diaz.

Menurut Diaz, kepercayaan pasar internasional bergantung pada ketersediaan kredit karbon yang sah, terverifikasi, memiliki otorisasi, dan disertai penyesuaian yang bersesuaian (corresponding adjustment).

Dalam 18 bulan terakhir, pemerintah telah membangun fondasi regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 beserta aturan pelaksanaannya. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang diluncurkan pada 9 Juli 2026 juga mewajibkan setiap transaksi karbon dicatat paling lambat dua hari kerja.

Read also:  COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

SRUK mulai dihubungkan dengan registri internasional, diawali dengan Verra. Interoperabilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat ketertelusuran transaksi dan mencegah penghitungan ganda kredit karbon.

Dari sisi kesiapan proyek, sebanyak 47 proyek dalam skema sertifikasi nasional memiliki potensi penurunan emisi sekitar 4,6 juta ton CO₂e per tahun. Lima di antaranya disebut telah siap menerbitkan kredit karbon. Selain itu, terdapat 86 proyek sektor energi dengan potensi penurunan emisi mencapai 22 juta ton CO₂e.

Meski demikian, pemerintah masih perlu menuntaskan konsultasi publik terkait regulasi otorisasi dan corresponding adjustment, serta menyusun peta jalan nasional. Peningkatan pemahaman pemerintah daerah juga menjadi bagian dari pekerjaan lanjutan agar inisiatif iklim di tingkat lokal dapat terhubung dengan manfaat ekonomi karbon.

Seluruh kemitraan dan dukungan yang dihimpun melalui ICCP akan dikonsolidasikan bersama kementerian, lembaga, dan sektor terkait pada 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan Second NDC periode 2031–2035. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...