Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove serta padang lamun melalui pendekatan berbasis alam (nature-based solutions).
Pengajuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) antara KKP, PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), dan Apolownia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menandatangani dokumen tersebut bersama Direktur Utama Lume Carbon Rio Fafen Ciptaswara dan CEO Apolownia Theo Derache. Pernyataan bersama itu menjadi dokumentasi penerimaan dokumen dan informasi awal usulan proyek karbon biru.
KKP selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur yang berlaku. Apabila terdapat kekurangan dokumen atau informasi yang perlu diklarifikasi, perusahaan pengusul akan diminta melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan merupakan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, pemberian hak karbon, maupun pemberian hak eksklusif atau prioritas kepada perusahaan pengusul.
Setiap proyek tetap harus memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
“Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, khususnya mangrove dan padang lamun, sehingga perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat, berbasis sains, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah juga menekankan bahwa pengembangan proyek karbon biru harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Setiap proyek diwajibkan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent atau FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism).
“Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru,” kata Irwan. ***




