Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar 35% pada 2035 yang diusulkan Presidensi COP31, dengan memastikan peningkatan kebutuhan listrik dipenuhi dari energi terbarukan.
Policy Strategist Associate CERAH Dwiki Mahendra mengatakan, dukungan terhadap target tersebut sejalan dengan kebijakan energi nasional, terutama upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai insentif bagi konsumen maupun industri sejak 2023.
Menurut Dwiki, sektor transportasi menjadi salah satu prioritas elektrifikasi karena menyerap sekitar 40% pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Di sisi lain, sekitar 60% pasokan BBM Indonesia masih bergantung pada impor.
Ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global sekaligus membebani keuangan negara melalui subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp415 triliun per November 2026.
“Pemerintah Indonesia telah mendorong peralihan ke kendaraan listrik sejak 2023 dengan memberikan berbagai insentif, baik langsung ke masyarakat maupun industrinya. Artinya, elektrifikasi bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia dan justru sejalan dengan kebijakan energi nasional saat ini. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Indonesia mendukung komitmen elektrifikasi global yang diluncurkan di COP31,” ujar Dwiki.
Ia menilai elektrifikasi transportasi dan sektor lain yang masih mengandalkan pembakaran bahan bakar fosil dapat menekan konsumsi BBM, mengurangi ketergantungan impor energi, serta mengurangi beban subsidi pemerintah.
Namun, percepatan elektrifikasi perlu diikuti peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan. Tanpa perubahan sumber energi, elektrifikasi berisiko hanya memindahkan emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik.
Karena itu, Dwiki mengingatkan agar peningkatan permintaan listrik akibat elektrifikasi tidak diikuti penambahan pembangkit berbahan bakar batu bara dan gas.
Dalam konteks tersebut, target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp) dinilai dapat menjadi salah satu fondasi penyediaan listrik rendah emisi untuk mendukung elektrifikasi nasional.
“Target PLTS 100 GWp yang sudah dicanangkan justru harusnya dapat menjamin sumber energi hijau untuk komitmen peningkatan elektrifikasi ini. Sebaliknya, dengan elektrifikasi yang semakin meluas, Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan oversupply karena permintaan listrik akan meningkat signifikan,” katanya.
Emisi energi fosil meningkat
Urgensi percepatan elektrifikasi juga tercermin dari tren emisi karbon Indonesia. Mengacu pada laporan Global Carbon Budget yang disusun Future Earth bersama Global Carbon Project (GCP), emisi karbon dioksida (CO2) Indonesia dari penggunaan bahan bakar fosil diproyeksikan mencapai 821,8 juta ton CO2 (MtCO2) pada 2025. Angka tersebut meningkat 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya.
Emisi tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan catatan pada 2000 yang mencapai sekitar 282,8 MtCO2.
Peningkatan emisi terutama didorong konsumsi batu bara yang tumbuh rata-rata 13,6% per tahun selama periode 2020–2025, hingga mencapai 5,15 exajoule (EJ).
Selain emisi dari penggunaan energi fosil, Indonesia juga menghadapi tantangan emisi dari sektor penggunaan lahan. Dalam periode 2016–2025, Indonesia termasuk di antara tiga negara dengan emisi neto tertinggi dari penggunaan lahan, bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo.
Ketiga negara tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 0,7 gigaton karbon (GtC) per tahun atau lebih dari separuh emisi neto CO2 global dari penggunaan lahan.
Direktur Global Carbon Budget Office di University of Exeter Pierre Friedlingstein mengatakan penurunan emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar fosil merupakan perkembangan positif. Namun, penurunan konsumsi energi akibat gejolak geopolitik bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim.
“Jawaban jangka panjangnya tetap terletak pada penerapan teknologi energi bersih secara cepat. Meskipun energi terbarukan dan kendaraan listrik kian mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan energi, percepatan lebih lanjut tetap diperlukan agar emisi global dapat mencapai puncaknya dan kemudian terus menurun secara berkelanjutan,” ujar Pierre. ***




