Ecobiz.asia – Indonesia menunjukkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam sesi “Sustaining Forests, Empowering People: Climate Finance at the Grassroots – Lessons Learned from FOLU Norway’s Contribution” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dalam pembukaannya menegaskan komitmen Indonesia mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dengan target sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap bersih karbon sekitar 140 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2030.
“Target tersebut didukung melalui perlindungan hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi, pengelolaan hutan lestari, serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem,” katanya.
Kemitraan Indonesia-Norwegia melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution/RBC) menjadi salah satu bentuk dukungan internasional terhadap pencapaian target tersebut.
Indonesia sebelumnya telah menerima kontribusi sebesar US$216 juta. Pada COP31, Norwegia mengumumkan kontribusi tahap kelima sebesar US$100 juta sebagai dukungan lanjutan bagi aksi kehutanan Indonesia.
Direktur Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan iklim membutuhkan kepemilikan nasional yang kuat, kelembagaan efektif, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi yang kredibel.
Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan jangka panjang dan kepastian pembiayaan yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta ketahanan masyarakat.
Dari pengalaman Indonesia, Direktur Proyek FOLU Norway’s Contribution Tahap 1, Agus Justianto, memaparkan capaian program dalam memperkuat tata kelola hutan dan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di tingkat nasional maupun daerah.
Program tersebut telah memfasilitasi penanaman sekitar 19.000 hektare dengan estimasi penyerapan 45.000 ton CO₂, mendukung konservasi sekitar 10.000 hektare kawasan daerah aliran sungai, serta memfasilitasi lebih dari 1.500 kebijakan dan penyelesaian 20 konflik tenurial. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis hasil turut memperkuat kelembagaan dan tata kelola kehutanan, selain mendukung rehabilitasi.
Sementara itu, Direktur Proyek FOLU Norway’s Contribution Tahap 2, 3, dan 4, Edi Sulistyo Heri Susetyo, menjelaskan bahwa dukungan pembiayaan juga menjangkau masyarakat melalui Small Grant Program (SGP). Dalam empat periode pendanaan, program ini telah mendukung sekitar 863 kelompok penerima manfaat di 31 provinsi, termasuk masyarakat akar rumput, generasi muda, dan kelompok rentan.
Kegiatannya mencakup penanaman di sekitar 891 hektare lahan dengan 948.916 pohon, pendidikan lingkungan, serta pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pembiayaan yang mudah diakses, inklusif, dan transparan. Melalui sistem pengajuan proposal secara digital, organisasi masyarakat dapat mengakses pendanaan untuk kegiatan yang mendukung target FOLU Net Sink 2030. Dukungan ini diharapkan memberikan manfaat ekologis sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dan penghidupan masyarakat.
Sebagai pembanding, Direktur Departemen Lingkungan Hidup Brazilian National Development Bank (BNDES), Marcus Cardoso, memaparkan pengalaman Brasil melalui Amazon Fund yang dikembangkan sejak 2008.
Mekanisme tersebut telah mendukung sekitar 100 proyek yang melibatkan 900 institusi, dengan fokus pada pemantauan dan pengendalian hutan, produksi berkelanjutan, penataan penggunaan lahan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
Pengalaman Brasil memperlihatkan pentingnya teknologi, pengawasan, kemitraan jangka panjang, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembiayaan konservasi hutan.
Salah satu pembahasan strategis dalam dialog tersebut adalah peluang pembentukan Centre of Excellence (CoE) untuk pembiayaan iklim berbasis hasil di Indonesia. Para panelis merespons positif gagasan tersebut sebagai wadah pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, penelitian, dan pengembangan model pembiayaan yang dapat menjadi pembelajaran bagi negara berkembang lainnya.
Inisiatif ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih luas, tidak hanya sebagai penerima dan pelaksana pembiayaan iklim, tetapi juga sebagai penyedia pengetahuan dan mitra pembelajaran internasional melalui jejaring kerja sama global. ***




