Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan tersebut disampaikan untuk menanggapi pertanyaan publik mengenai dugaan potensi mineral di kawasan konservasi itu.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan informasi mengenai dugaan potensi mineral harus mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa.
“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” kata Ristianto dalam siaran pers di situs Kementerian Kehutanan, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa berangkat dari kepentingan konservasi dan upaya mengurangi risiko terhadap keberlangsungan spesies tersebut. Saat ini, populasi Badak Jawa terkonsentrasi di Ujung Kulon sehingga rentan terhadap ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
Kementerian memandang pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengenai habitat kedua sebagai dorongan untuk memperkuat kesiapan konservasi jangka panjang. Namun, gagasan tersebut belum menjadi rencana teknis pemindahan badak.
Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur menjadi salah satu lokasi yang masih dipertimbangkan. Penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, hingga waktu pelaksanaan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Ristianto menjelaskan, gagasan pengembangan habitat kedua telah menjadi perhatian dalam upaya konservasi Badak Jawa sejak beberapa dekade lalu. Sejumlah alternatif lokasi pernah dipertimbangkan, tetapi pemilihannya harus didasarkan pada kajian ilmiah dan penilaian risiko.
Aspek yang perlu dikaji meliputi kesesuaian ekosistem, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang. Kondisi sosial dan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi pertimbangan.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” ujar Ristianto.
Apabila kajian mendukung pengembangan habitat kedua, pemilihan individu badak akan mempertimbangkan kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi. Langkah tersebut ditujukan untuk membentuk kelompok awal yang dapat berkembang, tanpa mengabaikan keberlangsungan populasi di Ujung Kulon.
Kementerian juga menyebut pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dan pembelajaran konservasi. Hasil evaluasi kawasan tersebut dapat menjadi masukan apabila rencana pengembangan habitat kedua ditindaklanjuti.
Ristianto menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa sekaligus prioritas perlindungan pemerintah. Penjajakan habitat kedua, menurut dia, merupakan upaya tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan, bukan pengganti perlindungan habitat yang ada.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” katanya.
Kementerian menyatakan pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, perlindungan dan pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis tetap menjadi prioritas. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. ***




