Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan legalitas hasil hutan. Keterbukaan data diperlukan agar pemantau dapat menelusuri apakah bahan baku yang diterima industri pengolahan benar-benar berasal dari lokasi penebangan yang tercantum dalam dokumen perusahaan.

Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap koalisi yang juga meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada pemantau lapangan dan menjawab pengaduan dugaan pelanggaran secara tertulis. Koalisi menilai pengawasan independen tidak dapat berjalan efektif apabila pemantau kesulitan mengakses data untuk memeriksa kepatuhan perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhammad Ichwan mengatakan akses terhadap data bahan baku, produksi, dan ekspor kayu mulai menyempit sejak sekitar 2021.

Ia juga menyoroti draf revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Dalam draf yang diterima pemantau pada 18 Juni 2026, lima pasal mengenai pemantau diringkas menjadi satu pasal, yakni Pasal 288. Menurut Ichwan, tiga hak pemantau tidak lagi dirinci dalam draf tersebut, yaitu hak memperoleh informasi, mengakses lokasi, dan mendapatkan perlindungan.

“Hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan akses ke lokasi, dan hak mendapatkan pelindungan,” kata Ichwan dalam Media Briefing: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Staf Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Alvin Alviransyah mengatakan pada 2022 pihaknya masih dapat menggunakan data peredaran kayu untuk memetakan pengiriman dari Papua ke Surabaya, Semarang, dan Kalimantan. Namun, sepanjang 2022–2024, banyak permintaan informasi yang diajukan FWI tidak memperoleh jawaban.

Read also:  Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Alvin mempertanyakan pembatasan akses tersebut karena FWI pernah memenangkan sengketa informasi terkait dokumen rencana kerja perusahaan dan rencana pemenuhan bahan baku industri. Pada 2015, Komisi Informasi Pusat menyatakan dokumen tersebut terbuka dan putusannya dikuatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Namun, menurut koalisi, dokumen sejenis kemudian masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan Kementerian Kehutanan pada 2025.

“Kalau hak atas informasi itu kita sudah menangkan, kenapa hak atas data dan informasinya yang serumpun itu mulai ditutup sekarang?” ujar Alvin.

Juru Kampanye Kaoem Telapak Ziadatunnisa I. Latifa mengatakan keterbukaan data asal kayu diperlukan untuk memeriksa kemungkinan masuknya kayu hasil penebangan di luar wilayah izin atau yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan ke industri bersertifikat SVLK.

“Ada pencampuran kayu ilegal dengan kayu yang sudah punya sertifikat di industri yang sama,” kata Ziadatunnisa.

Menurut dia, kayu yang telah bercampur di industri dapat masuk ke rantai pasok ekspor dengan dokumen legalitas. Pemantau juga kesulitan mengetahui hasil pemeriksaan setelah melaporkan dugaan pelanggaran.

Dari 31 surat yang ditelaah Kaoem Telapak, kata Ziadatunnisa, tidak ada jawaban yang menyatakan dugaan dalam pengaduan terbukti. Dari 16 respons yang dicatat, tujuh di antaranya hanya berhenti pada klarifikasi dokumen. Sementara itu, tiga sanksi yang tercatat dijatuhkan karena pihak yang hendak diperiksa menolak audit.

Read also:  Selandia Baru Lanjutkan Program Energi Terbarukan di Maluku, Target Kurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil

Kaoem Telapak meminta Kementerian Kehutanan menetapkan tenggat waktu untuk menjawab pengaduan secara tertulis. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar laporan yang memuat dugaan pelanggaran hukum diteruskan kepada instansi berwenang dan pelapor diberi informasi mengenai hasil penanganannya.

Manajer Program dan Operasional Kaoem Telapak Denny Bhatara menambahkan, keterbatasan akses data juga menyulitkan pemantau memeriksa potensi berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Salah satu risiko yang disorot adalah pelaporan jenis kayu bernilai tinggi sebagai jenis kayu dengan tarif pungutan lebih rendah.

Denny mencontohkan kayu meranti yang dilaporkan sebagai kayu rimba campuran. Jika pungutan dihitung berdasarkan kategori dengan tarif lebih rendah, setoran perusahaan berpotensi tidak sesuai dengan kewajibannya. Untuk memeriksanya, pemantau perlu mencocokkan jenis kayu di lokasi penebangan dengan dokumen pembayaran perusahaan pada tahun yang sama.

Namun, menurut Denny, data pembayaran yang dapat diakses pemantau saat ini hanya disajikan berdasarkan provinsi, tanpa rincian setoran masing-masing pemegang izin.

“Jadi kita nggak bisa detail sampai ke nama pemegang konsesi,” kata Denny seusai acara tersebut.

Penelusuran asal kayu juga membutuhkan pencocokan data di sepanjang rantai pasok. Pemantau dapat membandingkan volume kayu bulat yang masuk ke pabrik dengan volume hasil olahan dan kapasitas mesin. Jika volume produksi tidak sebanding dengan pasokan bahan baku atau kemampuan mesin, catatan perusahaan perlu diperiksa lebih lanjut.

Read also:  Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ketika kayu setengah jadi dipasok ke industri furnitur atau lantai, pemantau perlu menelusuri catatan pembelian pabrik tersebut hingga ke pemasok sebelumnya. Dokumen dari setiap mata rantai pasok diperlukan untuk mengetahui asal kayu dan mencocokkannya dengan temuan di lokasi penebangan maupun dokumen ekspor.

“Kita itu tuh butuh dokumen kerja untuk memverifikasi hasil temuan kita dan memvalidasi hasil temuan-temuan lapangan,” ujar Denny.

Kaoem Telapak mengusulkan agar bagian sensitif dalam dokumen perusahaan dapat disamarkan, sementara informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan tetap dapat diakses pemantau. Untuk menelusuri setoran negara, data yang dibutuhkan antara lain identitas pemegang izin, jenis kayu, dan pembayaran yang tercatat dari lokasi penebangan yang sama.

Sementara itu, Staf Program Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) Berton Pakpahan menyoroti keterbatasan dukungan pendanaan untuk pemeriksaan lapangan dan pelatihan pemantau. Menurut dia, organisasi pemantau harus mencari sendiri dana untuk mendatangi lokasi dan meningkatkan kapasitas anggotanya, meskipun pengawasan independen merupakan bagian dari SVLK.

“Tidak ada satu sistem pengembangan kapasitas yang terintegrasi langsung dengan sistem itu,” kata Berton.

Berton meminta pemerintah mempertahankan ketentuan Pasal 248 mengenai dukungan pendanaan bagi pemantau yang, menurut dia, dihapus dalam draf revisi yang diterima pihaknya. Dukungan tersebut diperlukan agar pemantau dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap rantai pasok kayu, mulai dari lokasi penebangan hingga industri pengolahan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

COP31: Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Penurunan Emisi Metana di Sektor Sampah, Pertanian, dan Energi

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan...

TOP STORIES

Indonesia Launches Three Blue Carbon Projects to Restore Coastal Ecosystems

Ecobiz.asia – Indonesia has launched three blue carbon projects focused on mangrove and seagrass restoration, as the government seeks to strengthen the role of...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Ecobiz.asia – Indonesia menunjukkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam sesi...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...