Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030.
Langkah tersebut dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam pertemuan tingkat menteri pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).
Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Pemerintah menempatkan pengurangan emisi metana sebagai salah satu strategi untuk mencapai target tersebut.
“Bagi Indonesia, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi,” kata Jumhur dalam pertemuan tersebut.
Di sektor persampahan, Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat penerapan rencana operasional untuk menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) dan mengurangi penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah juga mengembangkan metode penghitungan emisi tingkat dua (Tier 2) agar inventarisasi emisi lebih akurat.
Pengurangan emisi dari sampah turut didorong melalui pengolahan sampah menjadi energi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Sementara itu, industri kelapa sawit mulai memanfaatkan limbah cair untuk menghasilkan biogas.
Pada sektor pertanian, upaya mitigasi dilakukan melalui uji coba varietas padi rendah emisi dan pengaturan sistem irigasi. Pemerintah juga mendorong optimalisasi pengelolaan pakan dan kotoran ternak untuk menekan emisi metana sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.
Adapun di sektor energi fosil, operator minyak dan gas bumi nasional menguji teknologi untuk mendeteksi dan memperbaiki kebocoran metana. Pemerintah juga memperluas verifikasi penurunan emisi dari kegiatan pertambangan batu bara.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah membentuk Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026. Unit tersebut ditujukan untuk menyatukan koordinasi penanganan polutan berumur pendek, termasuk metana.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengandalkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka peluang perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana. Pembiayaan juga didukung melalui instrumen sukuk hijau negara untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
Pemerintah mengajak lembaga keuangan global dan mitra industri terlibat dalam pendanaan fasilitas pengolahan sampah perkotaan, pengelolaan irigasi pertanian, serta upaya pengurangan kebocoran emisi di sektor energi. ***
