Ecobiz.asia – Indonesia perlu menyiapkan proyek prioritas dan memperkuat kepastian kebijakan untuk memanfaatkan peluang pembiayaan dari Electrify Now Finance Coalition.
Skema pendanaan internasional tersebut dinilai dapat mendukung pembangunan jaringan transmisi listrik dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang tengah didorong Indonesia.
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Tiza Mafira mengatakan peluang pembiayaan tersebut relevan untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan listrik dari sumber energi terbarukan ke sistem kelistrikan nasional.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PT PLN (Persero) menargetkan pembangunan tambahan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$24 miliar.
Menurut Tiza, kebutuhan investasi tersebut menjadi tantangan apabila hanya mengandalkan pendanaan internal PLN.
“Maka dari itu, Indonesia juga perlu membuka kesempatan pembangunan transmisi dilakukan oleh independent transmission projects. Hal ini akan memosisikan Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan pendanaan Koalisi Electrify Now,” kata Tiza dalam pernyataannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai keterlibatan investor dan pengembang independen dalam pembangunan transmisi dapat membuka alternatif pembiayaan di luar investasi langsung PLN.
Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menyalurkan listrik dari pembangkit energi terbarukan ke pusat-pusat permintaan listrik.
Selain transmisi, peluang pembiayaan juga dinilai relevan untuk mendukung rencana pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun mendatang.
Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan kebutuhan investasi untuk pengembangan pembangkit surya tersebut diperkirakan mencapai US$73 miliar.
Menurut Agung, kebutuhan investasi sebesar itu tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah dan PLN.
Karena itu, pemerintah perlu mengajukan proyek-proyek prioritas kepada koalisi sekaligus menyelaraskan kebijakan ketenagalistrikan dengan target pengembangan energi terbarukan.
“Dengan target ambisius 100 GWp PLTS dan peluang pembiayaan dari koalisi ini, pemerintah harus merevisi kebijakan dalam negeri agar konsisten dengan target pertumbuhan energi terbarukan yang ingin dicapai, mulai dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga RUPTL.
Hal ini penting untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah serius dengan target yang dibuat sehingga perlu tercermin dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan yang jelas,” ujar Agung.
Menurut dia, penyelarasan RUKN dan RUPTL diperlukan untuk memberikan kepastian arah pengembangan energi terbarukan kepada investor dan lembaga pembiayaan. Kepastian tersebut juga dibutuhkan agar proyek yang diajukan memiliki perencanaan dan kerangka pelaksanaan yang jelas.
Electrify Now Finance Coalition diluncurkan pada 10 November 2026 dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki. Koalisi ini mempertemukan pemerintah, bank pembangunan multilateral, lembaga keuangan internasional, dan kelompok pembiayaan swasta untuk membantu negara berkembang menyiapkan proyek elektrifikasi yang layak investasi, mengurangi risiko, serta mengatasi hambatan regulasi dan pembiayaan. World Bank Group akan menjadi salah satu ketua bersama koalisi pada 2027. ***
