Ecobiz.asia – Pemerintah Norwegia menaikkan nilai kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution atau RBC) untuk Indonesia menjadi US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e) pada tahap kelima. Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang sebesar US$5 per ton CO2e.
Pada RBC tahap kelima (RBC 5), Norwegia berkomitmen memberikan kontribusi sebesar US$100 juta sebagai penghargaan atas capaian penurunan emisi Indonesia dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan selama periode 2020–2023.
Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (12/11/2026).
Sebelum pengumuman RBC 5, Indonesia telah menerima total US$216 juta dari Norwegia melalui empat tahap kontribusi. Pembayaran tersebut diberikan berdasarkan capaian penurunan emisi yang telah diverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim S Dojohadikusumo menyambut kontribusi terbaru tersebut sebagai bentuk kepercayaan Norwegia terhadap capaian penurunan emisi Indonesia.
“Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai US$100 juta dari Norwegia sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan dukungan tersebut memperkuat upaya pemerintah di lapangan, termasuk penambahan 70.000 personel perlindungan hutan dan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pesan video yang ditayangkan pada acara tersebut, menyatakan RBC kelima merupakan pengakuan terhadap kerja para petugas kehutanan dan masyarakat dalam menjaga serta mengelola hutan secara lestari.
Raja Juli menegaskan bahwa Indonesia menentukan prioritas penggunaan dana sesuai kebijakan nasional dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat prioritas pemanfaatan dukungan tersebut, yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan.
“Kemenhut berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur,” ujar Raja Juli.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengapresiasi capaian Indonesia dalam perlindungan hutan. Menurut dia, kebijakan dan langkah yang terarah dapat menghasilkan dampak bagi iklim, alam, dan masyarakat.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,” kata Aasland.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan keberhasilan kerja sama kedua negara tidak hanya diukur dari penurunan emisi dan pembayaran berbasis hasil, tetapi juga dari integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam acara tersebut, menyoroti keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan, salah satunya melalui kelompok Masyarakat Peduli Api yang berperan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” ujar Rohmat.
Rohmat menambahkan, tindak lanjut RBC 5 perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pelaksana serta pelaporan penggunaan dana secara terbuka. Kementerian Kehutanan juga akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan dukungan tersebut menjangkau masyarakat sekitar hutan. ***
