Ecobiz.asia – Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan untuk membantu meningkatkan kelayakan investasi di tengah persoalan tarif pembelian listrik yang dinilai belum kompetitif.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Hijau Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), Triharyo Soesilo, mengatakan pemanfaatan kredit karbon dapat menjadi alternatif apabila revisi peraturan presiden mengenai tarif listrik belum terealisasi. Namun, menurutnya, perbaikan struktur tarif tetap diperlukan agar pengembangan proyek PLTS dapat berjalan.
Peluang pemanfaatan kredit karbon tersebut, kata Triharyo, terbuka setelah Gold Standard menerbitkan metodologi G-RESET pada 8 Oktober 2026. Metodologi itu memungkinkan proyek energi terbarukan di Indonesia dikembangkan menjadi proyek kredit karbon.
“Sekarang, Bapak dan Ibu, pada 8 Oktober 2026, Gold Standard menerbitkan metodologi. Proyek energi terbarukan di Indonesia dapat dikembangkan menjadi kredit karbon,” kata Triharyo dalam sesi presentasi “Competitive Offer for Solar Panel Projects in 100 GW Program, by Utilizing Carbon Credit” pada Solar & Storage Live Indonesia 2026 di Tangerang, Rabu (11/11/2026).
Triharyo juga menyoroti struktur tarif pembelian listrik yang mengalami penurunan pada periode lanjutan operasi pembangkit. Menurut dia, skema tersebut dapat menyulitkan kelayakan proyek karena pengembang harus memperhitungkan biaya penggantian panel surya.
Ia mempertanyakan perkembangan revisi aturan tarif yang, menurutnya, telah dibicarakan sejak awal 2026. Pendapatan dari kredit karbon dapat menjadi tambahan di luar penjualan listrik, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memperbaiki ketentuan tarif.
Selain persoalan tarif, Triharyo menyoroti proses persetujuan desain sistem penjangkaran pada PLTS terapung. Ia mencontohkan proyek PLTS terapung Cirata yang proses persetujuan desain jangkarnya disebut membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
Sistem jangkar berfungsi menahan rangkaian panel surya agar tetap berada pada posisinya. Desainnya perlu disesuaikan dengan bentuk dasar perairan, kondisi iklim, dan lokasi pemasangan.
Menurut Triharyo, terdapat empat pihak yang perlu menyepakati desain tersebut, yakni Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Komisi Keamanan Bendungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PT PLN (Persero).
Ia menilai proses persetujuan tersebut perlu diperhitungkan sejak awal apabila pembangunan PLTS 100 GW hendak dikejar dalam tiga tahun. Karena itu, pengembang diminta memulai survei, penyusunan desain, dan pengurusan perizinan lebih awal.
“Jika Anda tertarik mengikuti tender 100 gigawatt, silakan mulai survei batimetri dan desain penjangkaran Anda sesegera mungkin untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan. Dan mulailah mengurus perizinan,” ujarnya.
Survei batimetri digunakan untuk mengukur kedalaman dan memetakan bentuk dasar perairan. Triharyo mengatakan perusahaan yang mampu melakukan survei tersebut sekaligus merancang sistem penjangkaran telah tersedia di Indonesia.
Ia juga mengingatkan keterbatasan ruang di permukaan waduk perlu diperhitungkan dalam perencanaan. Kebutuhan area panel surya dan sistem baterai akan memengaruhi kapasitas pasokan listrik yang dapat dikembangkan.
Menurut Triharyo, tahapan konstruksi PLTS terapung relatif lebih sederhana dibandingkan proses persiapan desain dan perizinannya. Pekerjaan konstruksi meliputi pembuatan dermaga, pemasangan panel dan kabel pada pelampung, penempatan rangkaian panel di perairan, hingga penyambungan ke gardu induk. ***
