Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas (hotspot) nasional turun 56,2 persen dalam sehari, dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.
Meski demikian, pemerintah tetap memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif, tetapi belum dapat diartikan seluruh kebakaran telah padam atau risiko karhutla telah berakhir.
“Penurunan hotspot menjadi perkembangan positif, tetapi kewaspadaan dan pengendalian tetap harus diperkuat karena hotspot merupakan indikator awal yang masih perlu diverifikasi di lapangan,” kata Ristianto dalam pernyataannya, Jumat (21/8/2026).
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot tersebut berdasarkan pemantauan satelit Terra-Aqua NASA dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi (medium dan high confidence level) hingga pukul 23.59 WIB.
Dengan basis pemantauan yang sama, jumlah hotspot nasional berkurang 1.220 titik dalam satu hari.
Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus, sedangkan di Kalimantan Tengah turun dari 694 menjadi 22 titik.
Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot juga turun dari 85 titik menjadi 12 titik. Dengan demikian, jumlah hotspot di tiga provinsi tersebut berkurang dari 1.563 menjadi 116 titik atau sekitar 92,6 persen.
Kementerian Kehutanan mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan juga dapat dipengaruhi waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, dan kemampuan sensor dalam mendeteksi panas.
Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi dan lokasi kejadian.
Kewaspadaan juga diperlukan karena sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau. Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sementara 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan di bawah normal.
Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan fenomena El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) dalam fase positif. Kedua fenomena tersebut secara umum mendukung berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian asap terbawa pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui koordinasi dengan BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Pengendalian dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta respons cepat di wilayah rawan.
Pemantauan dilakukan secara berkala mengingat jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu observasi satelit dan kondisi atmosfer.
Kementerian Kehutanan juga meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran perlu dihindari, terutama di kawasan gambut, semak belukar, dan wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.
Perkembangan hotspot dan situasi karhutla dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi. ***
