Ecobiz.asia – Komisi Eropa mengusulkan reformasi besar terhadap European Union Emissions Trading System (EU ETS) untuk memperkuat daya saing industri dan mempercepat transisi energi. Namun, paket kebijakan tersebut langsung menuai kritik dari kalangan think tank, kelompok lingkungan, hingga organisasi penerbangan sipil internasional yang menilai perubahan itu berpotensi melemahkan efektivitas pasar karbon Eropa.
Paket kebijakan yang diumumkan di Brussels, Jumat (17/7/2026) itu mencakup penyesuaian laju penurunan kuota emisi (Linear Reduction Factor/LRF) menjadi 3,7% pada periode 2031–2035 dan 1,7% pada 2036–2040, lebih rendah dibanding laju saat ini sebesar 4,4%.
Komisi Eropa juga mengusulkan penggunaan kredit karbon internasional berkualitas tinggi hingga 2% pada periode 2036–2040, memperpanjang alokasi izin emisi gratis (free allowances) bagi sebagian sektor industri hingga 2038, memasukkan permanent carbon removals ke dalam EU ETS, serta membentuk Industrial Decarbonisation Bank dengan pendanaan sebesar 100 miliar euro untuk mendukung investasi dekarbonisasi industri.
Bersamaan dengan itu, Komisi meluncurkan Electrification Action Plan yang menargetkan tingkat elektrifikasi konsumsi energi Uni Eropa mencapai 46% pada 2040 melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik, pompa panas, baterai, dan elektrifikasi proses industri. Menurut Komisi, langkah tersebut dapat memangkas tagihan impor bahan bakar fosil hingga 260 miliar euro per tahun pada 2040.
Komisioner Uni Eropa untuk Iklim, Net Zero, dan Pertumbuhan Bersih, Wopke Hoekstra, mengatakan reformasi tersebut dirancang untuk menyelaraskan tiga tujuan sekaligus, yakni aksi iklim, daya saing ekonomi, dan kemandirian energi.
Menurutnya, selama dua dekade terakhir EU ETS telah terbukti mampu menekan emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi Eropa. Melalui reformasi ini, sistem perdagangan karbon diharapkan berkembang menjadi instrumen utama yang mendorong inovasi dan investasi menuju target iklim 2040.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menambahkan bahwa cara paling efektif mengurangi ketergantungan Eropa terhadap bahan bakar fosil adalah dengan mempercepat penggunaan listrik yang berasal dari sumber energi bersih domestik.
Ia mengatakan paket kebijakan tersebut bukan hanya bertujuan menekan harga listrik, tetapi juga merupakan strategi investasi untuk menjaga daya saing industri, memperkuat kemandirian energi, serta memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon tetap berjalan.
Meski demikian, sejumlah lembaga menilai reformasi tersebut justru mengirimkan sinyal yang bertentangan bagi pasar.
Think tank Agora Energiewende menyambut positif Electrification Action Plan karena menempatkan elektrifikasi sebagai pusat transformasi energi Eropa. Target elektrifikasi 46% dinilai dapat mempercepat penggunaan teknologi bersih seperti heat pump dan kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing industri.
Namun, Agora menilai pelonggaran EU ETS justru melemahkan kebijakan iklim utama Uni Eropa. Perlambatan laju pengurangan emisi dinilai berisiko menciptakan kelebihan pasokan izin emisi di pasar sehingga menurunkan sinyal harga karbon yang selama ini menjadi pendorong investasi teknologi bersih.
Direktur Agora Energiewende untuk Eropa, Frauke Thies, mengatakan proposal tersebut mengirimkan pesan yang saling bertentangan kepada investor. Menurutnya, ketika sinyal harga karbon melemah, pemerintah pada akhirnya harus mengandalkan subsidi yang lebih besar untuk mendorong transformasi industri.
Senada, Direktur Agora Industry Julia Metz menilai harga karbon yang kuat merupakan prasyarat agar industri memiliki kepastian berinvestasi dalam teknologi rendah karbon. Ia mengingatkan bahwa pelemahan EU ETS justru muncul ketika Eropa membutuhkan percepatan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Kritik yang lebih keras disampaikan Climate Action Network (CAN) Europe.
Organisasi tersebut menilai Komisi Eropa telah melemahkan sistem perdagangan karbon yang selama ini menjadi instrumen utama pengurangan emisi di Uni Eropa. Menurut CAN, perlambatan penurunan kuota emisi, perpanjangan free allowances, penggunaan kredit karbon internasional, serta rencana memasukkan carbon removals ke dalam EU ETS akan mengurangi integritas lingkungan sistem tersebut.
Direktur CAN Europe Chiara Martinelli menyebut pelemahan EU ETS sebagai “hadiah bagi para pencemar” karena memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk tetap menghasilkan emisi dibanding mempercepat investasi menuju produksi yang lebih bersih.
“Setiap tambahan satu ton CO₂ yang diizinkan melalui ETS akan membuat tantangan iklim Eropa menjadi lebih sulit dan lebih mahal,” katanya.
CAN juga menilai perpanjangan alokasi izin emisi gratis hingga 2038 bertentangan dengan tujuan penghentian bertahap free allowances, khususnya bagi sektor yang telah tercakup dalam Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Organisasi itu mendesak agar perusahaan hanya memperoleh alokasi gratis apabila terbukti melakukan investasi nyata dalam dekarbonisasi.
Selain itu, CAN memperingatkan bahwa penggunaan carbon removals sebagai unit kepatuhan berpotensi menciptakan celah baru bagi perusahaan untuk menunda pengurangan emisi langsung di sumbernya.
Reaksi juga datang dari International Civil Aviation Organization (ICAO).
ICAO menyatakan keprihatinan atas usulan perluasan cakupan EU ETS bagi sektor penerbangan mulai 2029. Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menilai langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), satu-satunya mekanisme pasar karbon global yang berlaku bagi penerbangan internasional.
Menurut ICAO, apabila maskapai diwajibkan memenuhi kewajiban di bawah EU ETS sekaligus CORSIA, maka akan muncul risiko double charging atas emisi karbon, memecah harmonisasi kebijakan dekarbonisasi sektor penerbangan global, serta mengurangi kepastian bagi industri penerbangan dalam mencapai target emisi nol bersih.
Proposal reformasi EU ETS selanjutnya akan dibahas oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa. Perdebatan diperkirakan akan berlangsung ketat karena perubahan tersebut memperlihatkan upaya Komisi Eropa mencari titik keseimbangan antara menjaga daya saing industri dan mempertahankan ambisi iklim, sebuah kompromi yang justru memicu kritik dari berbagai arah. ***
