Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengelolaan hutan lestari dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (11/5) waktu setempat.
Indonesia mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangan negara dalam forum tersebut. Di hadapan delegasi berbagai negara, Menhut menyatakan pengelolaan hutan lestari menjadi bagian integral dari agenda nasional Indonesia, mulai dari aksi mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
“Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurut Menhut, partisipasi Indonesia dalam UNFF21 menjadi momentum penting untuk menunjukkan capaian Indonesia dalam mempertahankan tutupan hutan nasional sekaligus mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel di tingkat internasional.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan dilakukan sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan kehadiran Indonesia dalam sidang tersebut menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia.
“Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam,” kata Laksmi.
Dalam rangkaian sidang yang sama, Menhut juga menyampaikan capaian Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, Indonesia berhasil menurunkan luas karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir melalui penguatan sistem pencegahan, peringatan dini, penegakan hukum, serta pendekatan berbasis masyarakat.
Menhut mengatakan tren penurunan tersebut berlanjut pada periode 2024–2025 seiring penguatan pemantauan hotspot dan respons cepat pemadaman di lapangan.
Meski demikian, pemerintah mewaspadai potensi musim kemarau panjang tahun ini akibat fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat yang diperkirakan terjadi pada Juni 2026.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” ujar Menhut.
Ia menambahkan pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” katanya. ***
