KLH Uji Coba Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca SIGN SMART ROBUST, Banyak Keunggulannya

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan (KLH/BPLH) Hidup melalui Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) menguji coba pengembangan sistem inventarisasi emisi gas rumah kaca nasional terbaru bernama SIGN SMART ROBUST.

Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem penghitungan dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional yang telah digunakan lebih dari satu dekade.

SIGN SMART merupakan kependekan dari Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan yang dikembangkan sejak 2015 untuk mendukung pelaporan emisi GRK Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate Change.

Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Mitta Ratna Djuwita mengatakan pengembangan SIGN SMART menjadi SIGN SMART ROBUST dilakukan untuk menjawab tantangan inventarisasi emisi di tingkat nasional maupun global.

Read also:  KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

“Pengembangan SIGN SMART menjadi SIGN SMART ROBUST adalah upaya menjawab tantangan dan kebutuhan sistem inventarisasi nasional dan global. Diharapkan dengan pengembangan ini SIGN SMART semakin mudah digunakan oleh pengguna, khususnya operator di pusat, daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Mitta Ratna Djuwita dalam pernyataannya yang diterima, Senin (11/5/2026).

Uji coba SIGN SMART ROBUST dilakukan di Yogyakarta, 28–29 April 2026.
Menurut Mitta, sistem baru tersebut dirancang lebih andal, optimal, berimbang, ramah pengguna, mudah dikembangkan, dan terbuka untuk diintegrasikan dengan berbagai platform nasional lainnya.

Read also:  ESDM Catat 120 Proyek Karbon Masuk Pipeline, Nilainya Capai Rp1,7 Triliun

SIGN SMART ROBUST dikembangkan agar dapat terhubung dengan sejumlah sistem pemerintah seperti Sistem Registri Nasional, SIDIK, AKSARA milik Bappenas, serta APPLE GATRIK milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sistem inventarisasi ini mencakup lima sektor utama emisi, yakni energi, pertanian, kehutanan dan perubahan penggunaan lahan (FOLU), industri dan penggunaan produk (IPPU), serta limbah.

Penghitungan emisi dilakukan melalui pendekatan bottom up dan top down. Data dihimpun langsung dari daerah dan dikonfirmasi kementerian teknis yang membidangi masing-masing sektor.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sjamsu Agung Widjaja, mengatakan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pelaporan inventarisasi GRK.

Read also:  Bank Dunia: Nilai Ekonomi Karbon Cakup Hampir Sepertiga Emisi Global, Negara Berkembang Agresif

“Secara umum Provinsi DIY dan kabupaten/kota telah melakukan inventarisasi GRK sejak 2021. Namun secara khusus belum seluruhnya menyusun pelaporan IGRK karena keterbatasan SDM, ketersediaan data, dan belum terbentuknya kelompok kerja inventarisasi gas rumah kaca,” ujarnya.

Sesi Pengenalan Fitur SIGN SMART ROBUST.

Sementara itu, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah Jawa menilai Pulau Jawa menjadi wilayah prioritas dalam implementasi inventarisasi GRK nasional karena merupakan pusat industri sekaligus wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Uji coba SIGN SMART ROBUST diharapkan memperkuat kualitas data emisi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Rancang Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Siapkan Peta Jalan

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyiapkan regulasi dan peta jalan perdagangan karbon sektor limbah sebagai bagian dari penguatan implementasi...

Indonesia Siap Jual 30 Juta Ton Kredit Karbon FOLU ke Pasar Global Awal Juli 2026

Ecobiz.asia – Indonesia siap melakukan penjualan perdana kredit karbon sektor forest and other land use (FOLU) ke pasar global pada awal Juli 2026 dengan...

Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong petani memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pembentukan...

ESDM Catat 120 Proyek Karbon Masuk Pipeline, Nilainya Capai Rp1,7 Triliun

Ecobiz.asia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sekitar 120 proyek karbon sektor energi yang berada di pipeline perdagangan karbon nasional...

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

TOP STORIES

Indonesia Drafts Waste Sector Carbon Trading Rules, Prepares National Roadmap

Ecobiz.asia – Indonesia’s Ministry of Environment/Environmental Control Agency (KLH/BPLH) is preparing regulations and a roadmap for carbon trading in the waste sector as part...

Indonesia to Launch First International FOLU Carbon Credit Sale in July 2026, Targeting Over 30 Million Tons

Ecobiz.asia — Indonesia is preparing to launch its first international sale of forest and other land use (FOLU) carbon credits in early July 2026,...

KLH Rancang Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Siapkan Peta Jalan

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyiapkan regulasi dan peta jalan perdagangan karbon sektor limbah sebagai bagian dari penguatan implementasi...

Perluas Pemanfaatan Energi Bersih, Pertamina Pasang PLTS di Kapal Oil Barge

Ecobiz.asia — PT Pertamina (Persero) mulai memperluas pemanfaatan energi bersih ke sektor maritim melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kapal Oil Barge...

Indonesia Susun Instrumen Biodiversity Credit Sesuai Karakteristik Keanekaragaman Hayati Nasional

Ecobiz.asia - Pemerintah mulai menyusun instrumen biodiversity credit yang disesuaikan dengan karakteristik keanekaragaman hayati Indonesia sebagai negara megabiodiversitas, guna memperkuat perlindungan dan pemanfaatan sumber...