Standar ESG Nikel Indonesia Masuki Tahap Review, Social Chapter Rampung Disusun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Penyusunan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk industri nikel Indonesia terus mengalami kemajuan, dengan draft rinci Social Chapter telah rampung dan memasuki tahap peninjauan.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Sudirman Widhy, mengatakan penyusunan standar ESG nikel nasional kini memasuki fase review untuk beberapa bagian utama.

“Penyusunan standar terus bergerak maju. Saat ini draft rinci untuk Social Chapter sudah rampung dan memasuki tahap review,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, penyusunan Environmental masih berjalan dan telah mencapai sekitar 50%. Setelah itu, tim penyusun akan melanjutkan penyusunan Governance Chapter.

Read also:  ANTAM Catat Efisiensi Energi, Andalkan PLTS untuk Tekan Pemakaian BBM

“Untuk Environmental Chapter, penyusunan detail sudah mencapai sekitar 50 persen, disusul oleh Governance Chapter,” ujarnya.

Penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia dimulai sejak pertengahan 2025 dan dirancang mencakup tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Secara keseluruhan standar tersebut disusun dalam 33 chapter yang terdiri dari 10 chapter lingkungan, 10 chapter sosial, dan 13 chapter tata kelola.

Setiap chapter akan dilengkapi sub-chapter yang merinci persyaratan, indikator, serta dokumentasi pendukung agar standar dapat diterapkan secara operasional di lapangan.

Read also:  Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Dikoordinasikan Satu Pintu, Bahlil Jadi Menko

Dalam penyusunannya, regulasi Indonesia dijadikan sebagai fondasi utama yang kemudian dipadankan dengan sejumlah rujukan internasional, antara lain Responsible Minerals Initiative–RMAP, The Nickel Mark, International Council on Mining and Metals, International Finance Corporation Performance Standards, serta Initiative for Responsible Mining Assurance.

Ketua Tim Pokja Penyusunan Standar ESG Industri Nikel PERHAPI, Tonny Gultom, mengatakan tahap berikutnya adalah konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Setelah draf rinci setiap chapter rampung dan melewati review, kami akan menyelenggarakan FGD dalam format konsultasi publik,” kata Tonny.

Ia menambahkan, masukan dari praktisi, akademisi, pemerintah, pelaku industri, hingga pihak dalam rantai pasok global akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan standar tersebut.

Read also:  Jadi Offtaker dan Transporter, PGN Siapkan Infrastruktur Gas Biomethane dari Limbah Sawit

Menurut PERHAPI, penyusunan standar ESG ini juga didorong oleh tuntutan pasar global yang semakin menaruh perhatian pada aspek keberlanjutan dalam rantai pasok mineral.

Indonesia sendiri saat ini merupakan pemasok nikel terbesar di dunia dalam berbagai bentuk produk setengah jadi, seperti Ni-matte, ferro nickel atau NPI (Nickel Pig Iron), serta MHP (mixed hydroxide precipitate), yang seluruh bahan bakunya berasal dari bijih nikel laterit yang ditambang di dalam negeri. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memeriksa sejumlah kebun kelapa sawit yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan di luar izin usaha....

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

TOP STORIES

ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memeriksa sejumlah kebun kelapa sawit yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan di luar izin usaha....

PDC Bersama Pertamina dan PHE Kembangkan Teknologi Geokimia untuk Eksplorasi Hidrogen Alami, Seperti Apa?

Ecobiz.asia — PT Patra Drilling Contractor (PDC), PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengembangkan teknologi geokimia untuk mendukung eksplorasi hidrogen alami...

Tarif, Infrastruktur, Insentif Jadi Kendala Investasi Panas Bumi

Ecobiz.asia -- Keekonomian proyek, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan minimnya insentif fiskal masih menjadi tiga tantangan utama investasi panas bumi di Indonesia, meskipun sumber energi...

PT Timah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi, Penggunaan PLTS dan EV Jadi Prioritas

Ecobiz.asia — PT Timah Tbk tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero emission). Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengganti...

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...